Mayoritas Pendukung Pilih Pilkada Langsung, Tapi PKS Soroti Politik Uang

JAKARTA, DISWAY.ID-- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, mengatakan bahwa partainya memiliki mekanisme tersendiri dalam menyikapi Pilkada lewat DPRD ini.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil litbang Kompas. Mayoritas pendukung PKS menyatakan agar Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung.

BACA JUGA:Danur: The Last Chapter Resmi Jadi Penutup, Risa Saraswati Ucapkan Perpisahan

BACA JUGA:Imbas Isu Child Grooming, Gaya Pacaran Aliando Syarief dan Richelle Tuai Kritik, Netizen: Kok Ortunya Kasih Izin?

"Kami punya mekanisme di internal kami. Ya kami makanya sekarang kita ingin mendengarkan dari DPW, dari DPD, ya dari kader-kader di daerah, ya bagaimanakah pandangan-pandangan mereka," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.

Meski demikian, Anggota Komisi XI DPR ini menilai banyaknya politik uang dalam Pilkada langsung membuat aturan ini perlu dikaji lagi.

"Salah satunya, salah satu faktor penting itu bagaimana sistem yang bisa memitigasi money politic yang sangat tinggi itu. Itu juga harus kita lihat. Mana sistem yang bisa memitigasi money politic," terangnya.

Ia menerangkan bahwa kualitas dari kepemimpinan politik, ditentukan dari kualitas bagaimana prosedur, yang dijalankan. 

BACA JUGA:Wapres Gibran Dorong Penguatan Program Pariwisata Berkelanjutan di Rakornas Kepariwisataan 2026

BACA JUGA:Banjir Rendam 23 Desa di Pandeglang, Ketinggian Air Tembus 1 Meter

"Kalau sistem politiknya high cost maka yang hasilnya adalah high cost democracy. High cost democracy hasilnya adalah pemerintahannya tidak berjalan dengan baik," jelasnya.

Sedangkan, masyarakat lebih memilih karena politik uangnya sangat besar.

"ya ini yang kualitas demokrasi enggak bagus. Nah, ini yang harus kita perbaiki juga," ungkapnya.

Namun, ia mengaku bahwa partainya belum bisa membahas kajian lebih jauh. Sebab, ada tahapan yang perlu dilalui.

"Belum kita bahas, belum kita bahas di DPR. Bahas dulu dong di DPR. Kan ada pembahasan RUU kita bahas, ada nanti RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum), masyarakat kita minta pandangannya," terangnya.