Waketum PKB Sebut Penerapan e-Voting di Pilkada Langsung Menjawab Persoalan Pemilu

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PKB Daniel Johan menyebut penerapan e-voting dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung sebenarnya usulan lama yang perlu dimatangkan.

Sebab, kata Daniel, sistem e-voting bisa menjadi opsi menjawab persoalan praktik politik uang atau money politics saat pemilu.

BACA JUGA: Tolak Pilkada via DPRD, Politikus PDIP: Jangan Rampas Hak Rakyat

"Ini menjadi salah satu opsi untuk menjawab persoalan yang selalu dihadapi dalam pemilu, termasuk praktik politik uang," kata dia kepada awak media, Selasa (13/1).

Namun, legislator DPR RI itu mengingatkan, penerapan e-voting dalam kontestasi politik membutuhkan kesiapan matang, baik dari sisi infrastruktur, keamanan sistem, regulasi, maupun kepercayaan publik.

BACA JUGA: Ketua KONI Ponorogo Ungkap Sugiri Sancoko Punya Utang Rp 26 M untuk Pilkada

"Saat ini, mekanisme e-voting secara nasional juga belum diatur dan belum siap untuk langsung diterapkan," ujar Daniel.

Dia berharap apa pun opsi yang diambil terkait sistem pemilihan, baik langsung atau melalui DPRD, bisa menghasilkan kepala daerah yang mengutamakan kepentingan rakyat.

BACA JUGA: Sikap Megawati Tegas Menolak Pilkada Lewat DPRD

"Kajian secara mendalam dan komprehensif, termasuk terhadap opsi pemilihan melalui DPRD, akan terus dimatangkan," kata Daniel.

Sebelumnya, PDIP menolak usul pilkada melalui DPRD dan tetap menginginkan pemilihan dilaksanakan secara langsung. 

Komitmen itu tertuang dalam sikap politik PDIP setelah melaksanakan Rakernas I di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Senin (12/1).

Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham menjadi sosok yang membacakan sikap partainya dalam penutupan Rakernas I.

"Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung," demikian poin sikap politik PDIP yang dibacakan Jamaluddin. 

PDIP mengusulkan penggunaaan e-voting demi menekan biaya dan penegakan hukum tegas untuk mencegah politik uang atau money politics. 

"Mencegah pembiayaan rekomendasi calon, pembatasan biaya kampanye, profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu," demikian Jamaluddin membacakan sikap politik PDIP. (ast/jpnn)