REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG, – Pemerintah Provinsi Jawa Barat merancang skema pertukaran kepemilikan saham (swap share) Bandara Kertajati dengan pemerintah pusat. Sebagai kompensasi, Jabar membidik kepemilikan saham Bandara Husein Sastranegara Bandung, dengan tujuan realisasi pada 2027.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Dedi Mulyadi, menjelaskan di Bandung, Selasa, bahwa langkah ini merupakan opsi untuk mempercepat pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati agar sepenuhnya ditangani pusat, sembari mengamankan aset daerah di lokasi lain.
"Pak Gubernur berpikir, salah satu alternatifnya untuk mempercepat pengembangan Kertajati adalah memberikan pelimpahan dari provinsi ke pusat. Saham yang dimiliki provinsi di Kertajati yang dominan itu dilepas," ujar Dedi.
Target 2027 dan Kompensasi Saham
Poin krusial dalam negosiasi ini adalah rencana Pemprov Jabar untuk menukar saham, bukan sekadar melepasnya, dengan hak kepemilikan di bandara yang terletak di jantung Kota Bandung.
"Diganti atau dilepas, dengan harapan mungkin Husein. Provinsi bisa menyimpan sahamnya di Husein," ujar Dedi menjelaskan skema tersebut.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Saat ini, Pemprov Jabar memegang dominasi saham BIJB Kertajati sekitar 70 persen, sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Angkasa Pura II dan Koperasi ASN Jawa Barat. Besarnya porsi saham daerah dinilai membebani fleksibilitas pengembangan bandara.
Operasional dan Dukungan Anggaran
Dengan menyerahkan saham mayoritas ke pusat, Dedi berharap operasional, pelayanan, hingga pengaturan rute penerbangan dapat dieksekusi lebih cepat oleh pemerintah pusat tanpa hambatan birokrasi daerah.
"Kita berharap semua saham di Kertajati diserahkan ke pusat. Nanti kita alihkan ke saham di Husein, misalnya. Jadi biar Kertajati itu dikelola penuh oleh pemerintah pusat," ucapnya.
Meski pelepasan saham disiapkan untuk 2027, Dedi memastikan komitmen Pemprov Jabar pada tahun anggaran 2026 tidak berubah. Pihaknya tetap mengalokasikan penyertaan modal Rp100 miliar untuk operasional BIJB Kertajati tahun ini.
"Anggaran operasional Rp100 miliar tetap dikucurkan pada 2026. Namun, untuk 2027 ke depan, kita mempersiapkan tukar guling. Minimal dalam konteks saham, karena urusan hubungan udara sudah kewenangan pusat," katanya.
Dedi menegaskan, apapun skema kepemilikan yang disepakati, tujuannya adalah dampak ekonomi bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan).
"Yang penting pertumbuhan ekonomi di Majalengka dan sekitarnya bisa berkembang," tuturnya.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5472410/original/055208000_1768365282-b3153ae3-5272-4961-9f46-c27ec5d366f8.jpg)
