GenPI.co - Akademisi dan peneliti kebijakan publik Yogi Suprayogi Sugandi merespons rencana Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang tak akan bayar penuh proyek berkualitas buruk.
Dia menyambut positif rencana tersebut. Namun, harus tetap mengacu pada kontrak yang sudah disepakati.
“Itu bagus, memang perlu inspeksi. Biasanya kan ada garansi, jika proyek infrastruktur antara 3-6 bulan,” katanya dikutip dari Antara, Rabu (14/1).
Dedi Mulyadi mengingatkan semua kebijakan yang dikeluarkan, harus berdasar klausul dalam kontrak, supaya sama-sama untung.
“Terkait tidak dibayar full, tergantung kerja samanya. Harus mengacu pada perjanjiannya, jangan sampai jadi temuan,” ujarnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi akan audit ketat terhadap semua proyek pembangunan tahun anggaran 2025.
Politikus Partai Gerindra itu juga mengancam tidak akan melunasi penuh, terhadap kontraktor yang hasil pekerjaannya berkualitas rendah.
Eks Bupati Purwakarta itu mengungkapkan Pemprov Jawa Barat punya kas Rp 621 miliar untuk melunasi sisa proyek. Tetapi, pembayaran tergantung hasil evaluasi.
“Pekerjaan yang kurang baik, tidak akan kami bayar semuanya,” ujarnya.
Yogi menilai adanya gagal bayar Pemprov Jawa Barat untuk pekerjaan tahun 2025 sebesar Rp 621 miliar, karena tindakan kepala dinas.
Yogi menilai kepala dinas di Pemprov Jawa Barat yang diboyong Dedi Mulyadi dari Purwakarta, punya sifat asal atasan bahagia, sehingga minim masukan.
“Ini justru membahayakan, dan mencelakakan pemimpinnya sendiri,” ucapnya. (ant)
Jangan lewatkan video populer ini:
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5471328/original/098466900_1768283648-John_Herdman_-8.jpg)
