Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) memunculkan beragam respons dari pemangku kepentingan.
Di satu sisi, pemerintah menilai kehadiran lembaga khusus diperlukan untuk mempercepat realisasi program perumahan nasional. Di sisi lain, pelaku industri menilai pembentukan badan baru belum menjadi kebutuhan mendesak.
Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Panangian Simanungkalit, memberi sinyal bahwa pembentukan BP3R berpeluang direalisasikan pada Triwulan I/2026. Bahkan, Presiden Prabowo disebut telah menetapkan kandidat yang akan memimpin badan tersebut.
“Sebelum Lebaran diharapkan sudah terbentuk. Kalau bisa dalam waktu dekat. Alasan Presiden membentuk BP3R karena janji pemerintah ada di sana,” ujar Panangian saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Panangian menjelaskan, BP3R nantinya akan bertugas mengeksekusi pembangunan perumahan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, termasuk menjalankan kebijakan hunian berimbang. Kebijakan ini mewajibkan pengembang perumahan skala besar membangun hunian dengan komposisi satu rumah mewah, dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana atau bersubsidi.
Pengembang dapat memenuhi kewajiban tersebut melalui pembangunan langsung atau dengan skema pembayaran tunai kepada pemerintah. Dalam struktur kelembagaan yang dirancang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan berperan sebagai regulator, sementara BP3R menjadi pelaksana di lapangan.
Baca Juga
- Bocoran Satgas Perumahan: Badan Percepatan Perumahan Dibentuk Triwulan I/2026
- Respons Pengembang Atas Rencana Pembentukan Lembaga Percepatan Pembangunan Rumah
“Nanti ada dua peran. Kementerian PKP sebagai pembuat kebijakan, BP3R sebagai eksekutor, termasuk menangani persoalan-persoalan utang pengembang yang bisa ditagih,” imbuh Panangian.
Melalui kehadiran BP3R, Satgas Perumahan optimistis target pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo dapat tercapai. Pemerintah disebut tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga kolaborasi pembiayaan dengan pengembang dan pelaku usaha.
Respons PengembangDi sisi lain, rencana pembentukan BP3R mendapat tanggapan kritis dari kalangan pengembang. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) menilai pembentukan lembaga baru belum menjadi urgensi utama dalam mengatasi backlog perumahan nasional.
Sekretaris Jenderal DPP REI, Raymond Arfandy, menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sejatinya telah memiliki struktur kelembagaan yang memadai, yakni melalui Kementerian PKP dan Satgas Perumahan.
“Pembentukan lembaga percepatan pembangunan perumahan dalam hemat kami belum terlalu mendesak. Kita sudah memiliki Kementerian PKP maupun Satgas Perumahan,” ujar Raymond kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).
Menurut Raymond, alih-alih menambah institusi baru, pemerintah sebaiknya lebih fokus pada terobosan kebijakan yang memperlancar sistem penyediaan rumah serta mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat.
“Jalan keluarnya bukan menambah institusi. Dengan kelembagaan yang ada, seharusnya dibuat terobosan dan konsep baru untuk sistem penyediaan dan pembelian rumah rakyat,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan besar-besaran pembangunan dan renovasi perumahan nasional melalui pembentukan lembaga khusus. Hal tersebut disampaikan Fahri usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara, Selasa (30/12/2025).
Fahri menyebut pesan Presiden sejalan dengan mandat sejumlah undang-undang yang mengamanatkan pembentukan lembaga khusus untuk menangani persoalan perumahan secara terintegrasi, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga manajemen hunian berbasis sosial.
“Intinya memang harus ada lembaga yang nanti mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, serta manajemen hunian yang berbasis hunian sosial,” ujar Fahri.
Dengan beragam pandangan tersebut, pembentukan BP3R menjadi agenda kebijakan yang masih menyisakan ruang perdebatan, terutama terkait urgensi, efektivitas, dan pembagian peran dengan institusi yang telah ada.
Kendala Penyerapan Rumah SubsidiPembentukan BP3R juga bertujuan untuk mengakselerasi program 3 Juta Rumah, termasuk perumahan subsidi.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap realisasi penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp29,2 triliun sepanjang 2025.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa realisasi tersebut hanya mencapai 82,9% dari total pagu yang disediakan sepanjang 2025 sebesar Rp34,64 triliun.
“Ini kontribusi APBN terhadap perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di sini bisa kita lihat realisasi program KPR FLPP sebesar Rp29,20 triliun,” jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Secara kuantitas, total unit yang tersalurkan sepanjang 2025 hanya sebesar 278.868 unit dari total kuota yang disediakan sebesar 350.000 unit.
Adapun sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaku penyalur pembiayaan FLPP menjelaskan bahwa tidak maksimalnya serapan kuota tersebut terjadi akibat kendala pasokan.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa dari sisi pasar (demand), sebenarnya banyak masyarakat yang hendak memanfaatkan program rumah subsidi tersebut.
“Mengapa tidak tembus 300.000-an? Karena potensi supply-nya yang masih sulit. Demand sebenarnya tinggi, tetapi kemampuan supply untuk mendukung agar matching dengan permintaan itu yang masih menjadi tantangan,” jelas Heru.
Sementara itu, khusus pada 2026, BP Tapera membidik penyaluran rumah subsidi sebesar 285.000 unit.
“Target penyaluran dana FLPP tahun 2026 sebanyak 285.000 unit rumah dengan total kebutuhan dana sebesar Rp37,1 triliun,” jelasnya.
