KPK Geledah PT Wanatiara Persada terkait Dugaan Suap Pemeriksaan Pajak

Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Sumber: ANTARA/Rio Feisal/am.)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor PT Wanatiara Persada (WP) di Jakarta Utara, Selasa (13/1/2026). 

Penggeledahan tersebut terkait perkara dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) periode 2021-2026.

"Dalam rangkaian kegiatan penggeledahan terkait perkara dugaan suap pajak, pasca-melakukan geledah di Kantor Pusat Ditjen Pajak, pada Selasa (13/1) malam, tim melanjutkan geledah di Kantor PT WP,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu (14/1/2026), via Antara. 

Menurut dia, KPK menyita sejumlah barang butki dari penggeledahan itu, berupa dokumen terkait data pajak, bukti bayar, serta kontrak perusahaan.

Budi menambahkan, KPK juga menyita barang bukti elektronik berupa dokumen elektronik, laptop, telepon seluler, dan data lain terkait perkara ini. 

“Selanjutnya, penyidik akan melakukan pendalaman terkait barang bukti yang diamankan tersebut,” ucapnya. 

Baca Juga: Fakta-Fakta Penggeledahan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, KPK Temukan Ini

Diberitakan sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan pada dua lokasi lainnya terkait perkara yang sama.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dalam pengaturan pajak di lingkungan Ditjen Pajak, khususnya di KPP Madya Jakarta Utara, bahwa pada hari kemarin Senin, 12 Januari, penyidik melakukan penggeledahan di kantor KPP Madya Jakarta Utara," kata Jubir KPK Budi Prasetyo, Selasa (13/1/2026), dilansir kompastv. 

Budi mengungkap KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan suap pengaturan pajak di Ditjen Pajak. 

"Penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang terkait dengan proses-proses penilaian dan pemeriksaan PBB (pajak bumi dan bangunan) yang dilakukan oleh KPP Madya Jakarta Utara atas wajib pajak PT WP yang termasuk dalam konstruksi perkara ini," ucapnya. 

Budi menyebut, penyidik juga mengamankan beberapa barang bukti elektronik dari penggeledahan yang dilakukan. 

"Seperti CCTV, kemudian alat komunikasi, dan juga tempat penyimpanan, soft file begitu ya, yang berkaitan dengan proses-proses penilaian dan pemeriksaan PBB dari PT WP ini," ujarnya. 

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV, Antara