Penulis: Fityan
TVRINews - Nuuk, Greenland
Pemerintah Greenland menolak keras klaim kepemilikan sepihak Washington menjelang pertemuan tingkat tinggi di Gedung Putih.
Ketegangan geopolitik di kawasan Arktik mencapai titik didih baru setelah Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, secara terbuka menyatakan kesetiaan negaranya kepada Kerajaan Denmark.
Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung atas tekanan pemerintahan Donald Trump yang berambisi mengambil alih kendali atas wilayah otonom strategis tersebut.
Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, pada Selasa 13 Januari 2026, Nielsen menegaskan bahwa Greenland tidak akan pernah berada di bawah kepemilikan atau pemerintahan Amerika Serikat.
"Kita saat ini sedang menghadapi krisis geopolitik. Jika kita harus memilih antara AS dan Denmark saat ini juga, kami memilih Denmark, NATO, dan Uni Eropa," tegas Nielsen dikutip The Guardian.
Ia menambahkan bahwa ambisi Washington tidak hanya bersinggungan dengan diplomasi, tetapi juga berkaitan dengan hukum internasional dan hak sebuah bangsa atas kedaulatan tanah airnya sendiri.
Tekanan Geopolitik dan Ketidakpastian NATOAmbisi Presiden Trump untuk mengakuisisi Greenland wilayah kaya mineral yang memiliki hak pemerintahan mandiri di bawah Denmark telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir.
Trump mengisyaratkan bahwa AS akan mengambil alih wilayah tersebut dengan satu atau lain cara, sebuah retorika yang memicu kekhawatiran mendalam di kalangan warga lokal dan sekutu transatlantik.
Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menggambarkan situasi ini sebagai "tekanan yang tidak dapat diterima" dari sekutu terdekat mereka.
"Batas negara tidak dapat diubah dengan paksaan, dan negara kecil tidak seharusnya merasa takut terhadap negara besar," ujar Frederiksen. "Pesan kami jelas: Greenland tidak dijual."
Para pemimpin Eropa juga memperingatkan bahwa langkah sepihak AS dapat mengakhiri eksistensi NATO. Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, menyebut situasi ini sebagai hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah aliansi pertahanan global.
Kehidupan di Tengah KetidakpastianDi Nuuk, ibu kota Greenland yang diselimuti salju, kecemasan warga sangat terasa. Meskipun jarak geografis kota ini lebih dekat ke New York dibandingkan ke Kopenhagen, ikatan politik dan identitas dengan Denmark tetap kuat.
Di toko-toko lokal, kaus bertuliskan "Greenland is not for sale!" menjadi simbol perlawanan warga terhadap ketidakpastian masa depan mereka.
Menteri Bisnis dan Energi Greenland, Naaja H. Nathanielsen, yang sedang berada di London, mendesak AS untuk bertindak layaknya sekutu sejati.
"Bagi pihak lain, ini mungkin hanya sebidang tanah, tetapi bagi kami, ini adalah rumah," tutur Nathanielsen.
Agenda Diplomatik di WashingtonPertemuan krusial dijadwalkan berlangsung di Washington pada hari Rabu waktu setempat. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, dan Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, dijadwalkan bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance dan Sekretaris Negara Marco Rubio.
Meskipun agenda resmi belum dirilis secara detail, AS berargumen bahwa kendali atas Greenland sangat penting untuk keamanan Arktik guna membendung pengaruh Tiongkok dan Rusia.
Di sisi lain, Denmark berencana untuk memperkuat kehadiran militernya di wilayah tersebut tahun ini dan meminta perhatian lebih dari NATO terkait keamanan di Kutub Utara.
Greenland sendiri telah bergerak menuju kemerdekaan penuh sejak memenangkan pemerintahan mandiri pada 1979.
Namun, dalam krisis saat ini, pemerintah setempat menegaskan bahwa pertahanan wilayah mereka harus tetap berada dalam kerangka kerja NATO, bukan di bawah aneksasi negara lain.
Editor: Redaksi TVRINews
