Kemenko Bidang Perekonomian tengah membahas lebih lanjut program pemerintah apa saja yang telah diluncurkan pada 2025 untuk dilanjutkan pada tahun ini. Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan saat ini pemerintah tengah membahas detail program-program tersebut.
Pembahasan ini mencakup perpanjangan Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja yang terdiri dari 8 program akselerasi di tahun 2025, 4 program yang dilanjutkan pada tahun 2026, serta 5 program andalan Pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja.
“Untuk detail program yang dilanjutkan, semua sedang dalam pembahasan,” kata Haryo kepada kumparan, Selasa (13/1).
Sederet Paket Ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026, adalah program magang nasional, penyesuaian jangka waktu pemanfaatan dan penerima manfaat insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM hingga tahun 2029.
Kemudian ada juga perpanjangan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dan industri padat karya, perpanjangan PPN DTP sektor perumahan, serta perpanjangan dan perluasan program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).
Pada 2025 lalu, Stimulus Ekonomi 8+4+5 diteken secara terintegrasi untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan sektor ketenagakerjaan nasional.
Haryo juga membeberkan capaian implementasi sederet paket ekonomi sepanjang 2025, implementasi Paket Ekonomi tersebut. Program Magang Nasional bagi lulusan perguruan tinggi dengan jumlah penerima sebanyak 102.696 orang dari pelamar mencapai 724.880 orang, untuk batch pertama hingga ketiga, dengan target awal menyasar hingga 100.000 peserta lulusan perguruan tinggi.
“Di sisi perlindungan daya beli pekerja, Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dengan gaji hingga Rp10 Juta. Kebijakan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 dan telah resmi diimplementasikan,” jelas Haryo.
Kemudian bantuan pangan beras tekah tersalurkan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk periode Oktober hingga November 2025, dengan alokasi bantuan sebesar 10 kg per KPM.
Realisasi penyaluran beras telah mencapai lebih dari 348 ribu ton atau 95,86 persen dari total pagu sebesar 363 ribu ton. Kemudian ada juga tambahan bantuan minyak goreng sebanyak 2 liter per KPM, dengan realisasi penyaluran mencapai lebih dari 69 juta liter atau 95,86 persen dari total pagu sebesar 72 juta liter.
Selanjutnya, diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja BPU, khususnya di sektor transportasi dan logistik, termasuk pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik lainnya telah menjangkau sebanyak lebih dari 731 ribu peserta.
Sebanyak 731 ribu peserta tersebut dijangkau pada periode diskon enam bulan, mulai Oktober 2025 hingga Maret 2026.
Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) telah disalurkan kepada lebih dari 33 juta KPM atau 94,8 persen dari target yang sebesar 35 juta KPM.
Adapun penyaluran di tiga provinsi terdampak bencana alam sudah mencapai 90 persen setelah menggunakan modifikasi mekanisme penyaluran, dengan rincian yakni Aceh (92,12 p persen), Sumatera Utara (86,35 persen), dan Sumatera Barat (90,21 persen)
Kemudian pemerintah juga merealisasikan Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan skema relaksasi suku bunga. Program ini diberlakukan mulai 1 Oktober 2025 untuk dapat memperluas akses kepemilikan perumahan bagi pekerja, khususnya pekerja formal berpenghasilan menengah ke bawah.
Lebih lanjut, pemerintah juga telah melaksanan Program Padat Karya Tunai (Cash for Work) dengan realisasi anggaran oleh Kementerian PUPR telah mencapai Rp 6,63 triliun atau 93,70 persen disertai serapan tenaga kerja sebanyak lebih dari 25 ribu orang.
Kemudian realisasi oleh Kementerian Kehutanan mencapai Rp 1,18 triliun atau 65,38 persen dengan serapan tenaga kerja sebanyak lebih dari 16 ribu orang.
Pada 2025 pemerintah juga meluncurkan Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Pengaduan dan Layanan Aduan Terpadu melalui kanal Lapor Debottlenecking. Tujuannya dalam rangka deregulasi dan percepatan investasi, Pemerintah mempercepat pelaksanaan Paket Deregulasi (PP28).
Hingga Desember 2025, satgas tersebut telah menindaklanjuti sebanyak 23 desk pengaduan sebagai bagian dari upaya menghilangkan hambatan investasi dan mempercepat realisasi usaha.
Pemerintah juga telah melaksanakan Program Perkotaan melalui pilot project di Provinsi DKI Jakarta yang diluncurkan pada tanggal 18 Desember 2025 lalu. Langkah ini seiring dengan pengembangan platform ekonomi digital untuk mendukung gig economy sebagai sumber baru penciptaan peluang kerja di wilayah perkotaan.
