Rektor Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof. Taufiq Marwa mengatakan pihaknya sudah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kasus bullying atau perundungan terjadi di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unsri.
Unsri tengah disorot karena kasus bullying yang dilakukan senior Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Unsri kepada juniornya pada tahun 2025. Korban berinisial OA bahkan disebut nyaris bunuh diri karena tak kuat dirundung.
Untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, FK Unsri bersama RSUP M. Hoesin menyusun langkah-langkah preventif dan sistemik.
Di antaranya dengan mewajibkan penandatanganan Pakta Integritas Anti-Perundungan bagi seluruh mahasiswa baru dan residen senior, yang memuat klausul sanksi pemberhentian atau drop out (DO) bagi pelaku kekerasan fisik, verbal, maupun eksploitasi finansial.
Jangan Coba PungliSelain itu, dibentuk Badan Anti-Perundungan di tingkat fakultas yang terhubung langsung dengan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) Rektorat dan dilakukan audit finasial.
"Dilakukan audit finansial berkala dan mendadak oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk memastikan tidak adanya pungutan ilegal di luar UKT," kata Taufiq dalam keterangannya, Rabu (14/1).
Penataan ulang jadwal jaga juga harus sesuai standar keselamatan pasien dan kesehatan mental mahasiswa, serta penghapusan tradisi non-akademik di lingkungan pendidikan.
Universitas Sriwijaya juga telah menyusun rencana aksi yang akan disepakati bersama pihak RSUP M. Hoesin serta terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terkait tindak lanjut dan keberlanjutan status Program Studi PPDS Ilmu Kesehatan Mata ke depan.
Prof. Taufiq Marwa menegaskan, Unsri berkomitmen memastikan seluruh langkah perbaikan dilakukan secara berkelanjutan, sesuai ketentuan yang berlaku, dan berorientasi pada mutu pendidikan.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga iklim akademik yang sehat, menjunjung tinggi etika profesi, serta memberikan ruang bagi institusi untuk menyelesaikan proses ini secara bertanggung jawab,” pungkasnya.
