Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakpastian pasokan bahan baku akibat molornya persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) pertambangan 2026 memicu opsi impor komoditas mentah bijih atau untuk menjaga keberlangsungan operasional smelter di dalam negeri.
Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan & Pemurnian Indonesia (AP3I) menyebut, terdapat beberapa opsi selain impor, misalnya mencari sumber bahan baku dari izin usaha pertambangan (IUP) lainnya. Namun, langkah tersebut juga dinilai tak ideal.
Sekjen AP3I Haykal Hubeis mengatakan, opsi impor komoditas mentah menjadi alternatif terakhir yang dapat dipertimbangkan untuk menjaga operasional pabrik tetap berjalan. Meski demikian, AP3I menilai langkah ini bersifat darurat dan bertentangan dengan semangat kebijakan hilirisasi nasional.
“Impor juga bisa menjadi pilihan terakhir dalam kondisi darurat, tapi ini ironis dengan kebijakan hilirisasi,” kata Haykal kepada Bisnis, dikutip Rabu (14/1/2025).
Dalam jangka pendek, sejumlah smelter terpaksa mencari pasokan dari pemegang IUP lain. Namun, langkah tersebut dinilai tidak ideal karena berpotensi meningkatkan harga bahan baku dan belum tentu mampu memenuhi kebutuhan volume industri.
Saat ini, sejumlah industri smelter mulai menahan laju produksi karena pasokan bahan baku tidak terjamin. Kondisi ini berisiko membuat smelter beroperasi jauh di bawah kapasitas terpasang.
Baca Juga
- Produksi Smelter Terganggu Imbas Persetujuan RKAB Tambang Molor
- Transisi Regulasi RKAB, Pengusaha Harap Proses Persetujuan Tak Berlarut
- Kebijakan Transisi RKAB 2026 Dinilai Picu Ketidakpastian Usaha
Sebab, keterlambatan persetujuan RKAB berpotensi memutus rantai pasok dari sektor hulu ke hilir. Dalam situasi tersebut, pelaku usaha terpaksa menyiapkan berbagai skenario, termasuk mencari pasokan alternatif di luar negeri.
“Secara internal, ya menurunkan kapasitas produksi atau menghentikan sementara operasional pabrik seperti yang terjadi di smelter besi baja di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Menurutnya, ketidakpastian bahan baku jauh lebih berbahaya dibandingkan fluktuasi harga komoditas. Tanpa kepastian pasokan, smelter sulit menyusun perencanaan produksi, kontrak jangka panjang, hingga strategi pembiayaan.
“Kondisi ini juga memicu pelemahan kepercayaan investor dan pasar karena unsur terpenting dalam rantai pasok hulu dan hilir menjadi tidak harmonis akibat perubahan kebijakan,” jelasnya.
Haykal menambahkan, kondisi ini turut berdampak pada kontrak pemenuhan bahan baku dengan penambang serta kontrak penjualan produk akhir dengan pembeli, yang idealnya bersifat jangka panjang untuk menjaga stabilitas usaha.
“Bagi perusahaan smelter, ketidakpastian bahan baku lebih berbahaya daripada fluktuasi harga,” pungkasnya.
