Indonesia Dorong Reformasi PBB, Siap Jalankan Mandat Kepemimpinan Global

Jakarta: Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa mulai 2026 Indonesia akan memegang sejumlah peran kepemimpinan strategis di berbagai forum multilateral, bertepatan dengan momentum reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal tersebut disampaikan Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.

Menlu Sugiono mengungkapkan, Indonesia melalui Badan Pemeriksa Keuangan RI terpilih sebagai salah satu dari tiga anggota Dewan Auditor PBB untuk periode 2026–2032.

“Ini bertepatan dengan momentum reformasi PBB,” ujar Sugiono, menegaskan pentingnya peran tersebut dalam mendorong tata kelola internasional yang lebih akuntabel.

Selain itu, pada 8 Januari 2026 Indonesia juga resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026. Sugiono menekankan bahwa mandat tersebut akan dijalankan secara netral dan bertanggung jawab.

“Ini merupakan sebuah mandat yang akan kita jalankan secara imparsial, transparan, dan konstruktif,” kata dia.

Di berbagai forum teknis internasional, Indonesia juga terus memastikan agar kepentingan nasional diperhitungkan dalam proses perumusan kebijakan global. Sugiono mencontohkan keterlibatan Indonesia dalam penyusunan standar keselamatan pelayaran di International Maritime Organization, serta penguatan konektivitas pos dunia di Universal Postal Union yang berdampak langsung pada UMKM dan sektor e-commerce nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Sugiono menyampaikan apresiasi kepada Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir atas perannya dalam mengawal diplomasi multilateral Indonesia. Ia menilai penguatan rule setting di tingkat global menjadi bukti bahwa multilateralisme masih dapat bekerja dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

Sugiono menambahkan, Indonesia memandang tantangan utama PBB saat ini adalah memastikan agenda reformasi tidak berhenti pada tataran wacana. Oleh karena itu, dalam momentum 80 tahun PBB, Indonesia terlibat aktif dalam berbagai inisiatif reformasi PBB dengan arah yang jelas.

“PBB harus lebih responsif, efisien, dan berdampak nyata di lapangan,” ujarnya.

Atas dasar komitmen tersebut, Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030. Menurut Menlu Sugiono, pencalonan ini bukan semata demi prestise, melainkan untuk memastikan sistem multilateral tetap berfungsi di tengah tekanan global yang semakin besar, sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperbaiki dan mereformasi institusi internasional.

Baca juga:  Menlu RI Paparkan Strategi Diversifikasi: Aktif di BRICS, G20 hingga OECD