KOMPAS.TV – Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Seno Bagaskoro berpendapat, saat rakyat memilih langsung anggota legislatif, mereka tidak sekaligus memberikan mandat untuk memilihkan eksekutif atau kepala daerah.
Seno menyampaikan pendapat itu dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV saat membahas pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pada Selasa (13/1/2026).
Ia menjawab pertanyaan tentang pandangan PDIP sebagai satu-satunya partai politik yang terang-terangan tidak menyetujui wacana pilkada melalui DPRD.
Baca Juga: Megawati Tolak Pilkada Melalui DPRD: Penolakan Bukan Sekadar Sikap Politik, Ini Ideologis
Menurut Seno, partainya mengambil sikap tersebut karena melindungi beberapa hal, salah satunya adalah amanat reformasi.
“Ya kalau kami ini masalah melindungi berbagai hal. Satu amanat reformasi. Dua kemudian suara rakyat, yang hari ini sudah sangat clear masyarakat menginginkan pemilihan langsung,” kata Seno.
“Bahwa Pancasila kita itu mengamanatkan perwakilan, ya kan perwakilan sebelah mana yang dilanggar (dengan pemilihan langsung) misalnya?” ujarnya.
Ia kemudian menjelaskan, dalam konteks masyarakat memilih secara langsung kepala daerahnya, itu wujud dari mandat mereka pada calon yang menjalankan fungsi eksekutif.
“Kalau konteksnya adalah masyarakat memilih kepala daerahnya secara langsung, kan juga masyarakat memandatkan sosok tersebut, wali kota, bupati, gubernur, untuk menjadi kepala daerah, mewakili suara yang menjadi mayoritas dari pemilihan itu menjalankan fungsi tugas eksekutif," tuturnya.
Baca Juga: Megawati Tolak Pilkada Melalui DPRD: Penolakan Bukan Sekadar Sikap Politik, Ini Ideologis
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV
- pilkada melalui dprd
- pemilihan kepala daerah
- pemilihan legislatif
- pdip
- partai demokrasi indonesia perjuangan

:strip_icc()/kly-media-production/medias/5468140/original/019633300_1767942457-WhatsApp_Image_2026-01-09_at_14.03.05.jpeg)


