JAKARTA, KOMPAS.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Perhimpunan Ojek Online (Ojol) Indonesia atau O2 menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).
Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk besar yang berisi desakan kepada pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum yang melindungi mitra pengemudi.
Ketua Umum Perhimpunan Ojek Online Indonesia (O2), Cecep Saripudin, menyebut kedatangan massa menagih janji Presiden Prabowo Subianto terkait penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang transportasi online.
Baca juga: Ojol Demo di Gambir, Tuntut Potongan Aplikator 10 Persen
"Kami pernah mendapatkan statement dari pemerintah Indonesia, Pak Presiden Prabowo, bahwa akan segera diterbitkannya Perpres terkait peraturan atau regulasi di ojek online Indonesia," ujar Cecep saat ditemui Kompas.com di lokasi, Rabu.
Cecep mengatakan, regulasi tersebut sangat mendesak karena kondisi pengemudi di lapangan semakin terhimpit oleh besarnya potongan aplikator.
"Maka hari ini kami hadir meminta kepada Presiden untuk segera mengeluarkan Perpres karena pada saat ini, sampai dengan hari ini, kawan-kawan ojek online penderitaannya sangat luar biasa. Potongan-potongannya sangat luar biasa," ucapnya.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, massa membentangkan spanduk bertuliskan "Percepat Perpres Transportasi Online".
Dalam spanduk yang dibawa oleh perwakilan O2 Cikarang dan Kabupaten Bekasi tersebut, tertulis dua poin tuntutan spesifik terkait aturan Kementerian Perhubungan.
Poin pertama, mereka menyoroti perubahan regulasi yang dinilai merugikan pengemudi terkait persentase potongan.
"Segera investigasi atas terjadinya perubahan Kemenhub KP 667 th 2022 ke KP 1001 th 2022 yg merubah potongan dari 15 persen pada KP 667 menjadi 15 persen + 5 persen pada KP 1001," bunyi tulisan dalam spanduk tersebut.
Baca juga: Polisi Kerahkan 1.541 Personel untuk Amankan Demo Ojol di Monas
Poin kedua, massa menuntut adanya audit terhadap dana yang dipungut dari pengemudi.
"Lakukan segera audit investigasi terhadap pengelolaan uang pengemudi ojek online sebesar 5 persen dari setiap transaksi yang dipungut dari pengemudi ojek online," lanjut tulisan di spanduk itu.
Aliansi ojol akan terus menggelar aksi hingga ada kepastian waktu kapan regulasi tersebut diterbitkan.
"Kita akan terus menjadwalkan aksi sampai kita bisa mendapatkan kepastian kapan Perpres itu akan dikeluarkan," kata Cecep.
Selain isu kesejahteraan dan regulasi, aksi yang digelar di depan Kedubes AS ini juga membawa pesan solidaritas geopolitik san menyatakan solidaritas kepada Venezuela.
