Kunjungan Perdana Wapres Gibran ke Yahukimo Batal karena Pertimbangan Keamanan

JAYAPURA, KOMPAS - Rencana kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dibatalkan. Pembatalan ini dilaporkan berkaitan dengan isu keamanan di Yahukimo.

Pada Rabu (14/1/2026) Wapres Gibran diagendakan akan terbang dari Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, menuju Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo. Ini merupakan rangkaian kunjungan Gibran di Papua selama dua hari, 13-14 Januari 2026.

Adapun di Yahukimo diagendakan sejumlah kegiatan yang akan dihadiri Wapres Gibran. Rencananya Gibran akan menghadiri sejumlah program pencanangan pembangunan terkait fasilitas kesehatan, infrastruktur, hingga pencanangan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Namun, penerbangan ke Dekai urung dilaksanakan. Adapun penundaan agenda Gibran di Yahukimo tersebut disampaikan Komandan Satgas Pengamanan VVIP sekaligus Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Amrin Ibrahim.

"Saya selaku Komandan Satuan Tugas Pengamanan VVIP karena melihat pertimbangan keamanan di Yahukimo sampai dengan pagi ini, saya menyarankan kepada Bapak Wapres untuk tidak melakukan kunjungan ke Yahukimo," ujar Amrin kepada wartawan dikutip dari Kompas.com, Rabu.

Sementara itu, sehari sebelum rencana kunjungan Gibran, pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), telah menyebarkan pesan peringatan. Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menyatakan pihaknya akan menembak pesawat yang akan ditumpangi oleh rombongan Wapres.

Bahkan, Sebby turut menyebarkan video menembaki video pesawat komersil yang akan mendarat di Yahukimo. Kelompok ini mengklaim, pesawat tersebut membawa pasukan militer untuk kedatangan Wapres Gibran.

“Penembakan pesawat ini merupakan peringatan kepada Wapres Gibran Rakabuming untuk tidak memasuki wilayah perang di Yahukimo,” ujar Sebby.

Sepanjang 2025, Kabupaten Yahukimo menjadi daerah dengan tingkat kekerasan tertinggi dari TPNPB-OPM atau kelompok kriminal bersenjata (KKB). Adapun, wilayah Dekai juga menjadi salah satu lokasi KKB menyebarkan teror kepada masyarakat sipil.

Karena melihat pertimbangan keamanan di Yahukimo sampai dengan pagi ini, saya menyarankan kepada Bapak Wapres untuk tidak melakukan kunjungan ke Yahukimo.

Dihubungi terpisah, Komandan Satuan Brimob Polda Papua Komisaris Besar Adarma Sinaga, yang sedang berada di Yahukimo, turut membenarkan pembatalan kunjungan ini. Namun, Adarma menyatakan, situasi di Yahukimo masih relatif kondusif.

”Hari ini tidak ada (kontak tembak). Tadi pak bupati bersama pihak-pihak terkait tetap melakukan kunjungan ke rumah sakit dan sekolah untuk memberi semangat dan syukur,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam rangkaian kunjungan di Papua Pegunungan, Gibran telah tiba di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya pada Selasa sore. Wapres tiba di Wamena seusai melakukan kunjungan di Kabupaten Biak Numfor, Papua pada Selasa siang.

Adapun kunjungan ke Papua Pegunungan ini merupakan yang pertama kali sejak menjabat Gibran menjadi Wapres. Selama dua hari, Gibran diagendakan melakukan sejumlah kunjungan kerja di Kabupaten Jayawijaya, seperti mengunjungi pasar setempat, bertemu dengan tokoh adat/agama, hingga bermain bola dengan anak-anak Papua Pegunungan.

Sementara itu, kunjungan di Jayawijaya ini juga sempat mendapat penolakan dari masyarakat adat di Walesi dan Wouma. Daerah ini merupakan lokasi yang akan dibangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Pemprov Papua Pegunungan.

”Kami mendapat informasi dari aparat, akan ada agenda kunjungan Wapres ke KIPP. Namun, agenda itu batal karena kami masyarakat adat masih menolak pembangunan,” kata tokoh pemuda masyarakat Walesi, Boni Lani.

Sejak sehari sebelum kedatangan Wapres, Boni menyebut, masyarakat turut melakukan aksi terkait rencana kunjungan ini. Masyarakat adat menolak karena kawasan ini merupakan lahan produktif warga untuk berkebun dan beternak.

Penolakan ini telah dilakukan sejak wacana pembangunan KIPP pada 2022. Ma’ruf Amin, Wapres sebelum Gibran, juga pernah diagendakan untuk peletakan batu pertama pembangunan KIPP tersebut tetapi selalu gagal.

“Kami tegas menolak, oleh karena itu, kami sudah membuat video pernyataan terkait penolakan kunjungan yang kami sampaikan kepada pihak keamanan untuk diteruskan kepada paspampres (pasukan pengamanan Presiden),” ucapnya.

Pada Maret 2025, Pemprov Papua Pegunungan memilih lokasi baru pembangunan KIPP di kawasan Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya. Di sisi lain, untuk di daerah Walesi, Pemprov Papua Pegunungan tetap berencana membangun kantor untuk perangkat daerah lain.