Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, merespons wacana kepala daerah dipilih DPRD. Ia menyebut, DPD belum menentukan sikap.
Mayoritas partai di DPR mendukung usulan ini yakni Golkar, PAN, Gerindra, PKB, NasDem dan Demokrat. PKS belum menentukan sikap, PDIP menolak.
Meski begitu, Sultan memberikan pandangan pribadinya. Menurutnya, biaya politik di Indonesia sangat tinggi dan harus dicari jalan tengah untuk meminimalisir biaya tersebut.
Ia mengusulkan agar Pilkada secara tidak langsung hanya digelar untuk pemilihan gubernur.
“Nah, secara pribadi saya pernah mengatakan bahwa kalau mau titik tengahnya itu mungkin provinsi. Nah, kalau provinsi itu tidak langsung rasionalisasinya masih bisa dimungkinkan lebih gampang,” ucap Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (14/1).
“Karena apa? Karena sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu adalah provinsi. Jadi, guna memudahkan koordinasi ke depan ada baiknya atau memungkinkan untuk pilkada provinsi atau gubernur mungkin tidak perlu dipilih langsung,” tambahnya.
Sementara pemilihan bupati/wali kota, Sultan mengusulkan agar tetap dipilih langsung masyarakat.
“Tapi atas nama demokrasi tidak bisa juga tidak dipilih langsung semua. Makanya ada pilkada, bupati, wali kota. Tapi lagi-lagi itu ide pribadi,” ucap Sultan.
“Secara kelembagaan kami belum putuskan. Kami harus mendengar suara masyarakat daerah mana yang terbaik,” tambahnya.
Sultan menilai Pilkada secara tidak langsung itu masih sesuai dengan Sila keempat di Pancasila.
“Tapi ingat, saya mau mengingatkan sebenarnya kita punya pegangan dasar pertama konstitusi dan kedua falsafah hidup kita yaitu Pancasila,” ucap Sultan.
“Kalau kita mengutip pasal keempat, Pancasila kita itu sebenarnya pegangan demokrasi kita kalau kita mau kembalikan ke aslinya demokrasi Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah sebenarnya kalau mau fair dan asli, demokrasi kita itu memang demokrasi perwakilan dan permusyawaratan,” tambahnya.
E-voting Jadi OpsiLebih lanjut, untuk meminimalisir biaya besar Pilkada, Sultan mengusulkan pemilihan menggunakan e-voting. Menurutnya, opsi itu layak dikaji.
“Kita tidak bisa memutuskan mana yang paling transparan, mana yang paling pasti tidak money politics. Tapi kami pernah punya ide yang sama, e-voting salah satu jalan,” tutur Sultan.
“Elektronik itu memudahkan atau memungkinkan untuk mengamputasi atau memungkinkan untuk memutus mata rantai kalau manual, kalau ketemu fisik,” tambahnya.
Sultan menegaskan pandangan ini masih bersifat pribadi. DPD masih terus mengkaji berbagai opsi.
“Nah tinggal kita tunggu nanti hasil kajian kita DPD, mana yang terbaik. Ini kan ada dua sudutnya sekarang ya. Sudut yang betul-betul menginginkan kembali dipilih oleh DPRD atau deliberatif, atau teman-teman ada juga yang menginginkan tetap dipilih langsung tapi mungkin dengan pembaharuan sistem pemungutan suara,” tutur Sultan.
Ia menekankan, kajian DPD dilakukan secara dalam sehingga agar tidak membuat demokrasi RI kehilangan makna dan kualitas.
"Tapi juga poinnya adalah bagaimana memastikan demokrasi kita lebih efisien dan efektif. Efisien saja nggak cukup kalau tidak efektif dan berkualitas. Jadi demokrasi tetap berkualitas tapi efisien dan efektif,” tandasnya.
