REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ada puluhan perusahaan baja yang tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN). Perusahaan-perusahaan pengemplang pajak tersebut di antaranya berasal dari China. Purbaya memastikan akan segera memburu mereka.
“Baja itu (perusahaan baja pengemplang pajak) yang terdeteksi ada 40 perusahaan besar yang akan kita sidak dalam waktu singkat,” ungkap Purbaya kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).
Baca Juga
Purbaya Tegaskan akan Rotasi hingga Pecat Pegawai Pajak yang Nakal
Purbaya: Pegawai Pajak yang Kena OTT Tetap Diberi Pendampingan Hukum
KPK Geledah Kantor Pusat Ditjen Pajak Kemenkeu, Sejumlah Barang Bukti Diamankan
Menurut penuturan Purbaya, puluhan perusahaan yang diklaim tidak membayar pajak tersebut berasal dari luar dan dalam negeri. Tidak hanya dari China, perusahaan lokal asal Indonesia juga ada. “Campur-campur, ada yang China, ada yang Indonesia juga,” ujarnya.
Dengan terungkapnya perusahaan baja pengemplang pajak tersebut, Purbaya mencurigai adanya keterlibatan anak buahnya dalam kasus tersebut. Ia pun memastikan akan menelisiknya lebih lanjut.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
“Harusnya kalau perusahaan besar gampang melihatnya, berarti orang saya ada yang terlibat. Nanti kita lihat,” kata dia.
