REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Manajemen Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka buka suara soal rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) melepas seluruh saham di bandara itu. Mereka mengaku tidak mempermasalahkan rencana melepas saham itu.
"Manajemen tidak mempermasalahkan apabila Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham BIJB Kertajati kepada pemerintah pusat," ucap Plt Direktur BIJB Kertajati Ronald Sinaga, Rabu (14/1/2026).
Baca Juga
InJourney Tegaskan Setoran Modal BIJB Kertajati Masih Dibutuhkan
Pemkab Bogor akan Buka Lagi Tambang yang Pernah Ditutup KDM
Ia menuturkan manajemen tetap bertugas mengelola bandara secara profesional siapapun pemegang saham. Ronald menyebut operasional bandara dikelola oleh Angkasa Pura I dengan skema kerja sama operasi (KSO).
"Pengalihan yang dibicarakan merupakan pengalihan kepemilikan saham, bukan pengambilalihan pengelolaan bandara," ungkap dia.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Ia menyebut apabila kepemilikan saham resmi beralih ke pusat maka konsekuensi yang harus dibahas bersama adalah tanggung jawab terhadap kewajiban. Termasuk utang pembangunan bandara yang saat ini mencapai sekitar Rp 2 triliun.
Selain itu, pembahasan status aset dan tanah harus dilakukan mengingat aset tanah milik Pemprov Jabar. Ia menyebut pembahasan mutlak dilakukan agar tidak menimbulkan masalah hukum ke depan dan kerugian aset daerah.
Ronald menyebut kepemilikan saham BIJB oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di angka sekitar 80 persen. Ia mengatakan pihak manajemen bersikap terbuka dan siap menjalankan keputusan pemegang saham.
Ia menambahkan pihaknya mendapatkan suntikan modal Rp 100 miliar. Dengan rincian sebagian digunakan untuk membayar cicilan utang dan sekitar Rp 30-35 miliar untuk pengembangan usaha.
Pihaknya juga akan memberikan insentif kepada maskapai agar mau turun di BIJB Kertajati. Saat ini maskapai penerbangan yang masih beroperasi di BIJB Kertajati yaitu Scoot melayani penerbangan internasional Singapura.
