JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Gubernur Bengkulu, Sultan Bachtiar Najamudin mengeluhkan biaya politik yang tinggi dalam sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung.
Berdasarkan pengalamannya mengikuti kontestasi, Sultan bahkan menyebut bahwa biaya politik saat pilkada di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia.
"Mungkin termahal di dunia. Kalau saya secara pribadi dengan mahalnya biaya politik, mahalnya negara mengeluarkan anggaran untuk hanya perhelatan sebuah Pilkada dan Pilpres, mahalnya biaya yang dikeluarkan oleh calon itu sendiri, maka saya pribadi melihat ini harus ditinjau ulang," ujar Sultan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Baca juga: Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Ketua DPRD DKI: Semuanya Ada Plus Minus
Oleh karena itu, Sultan yang kini merupakan Ketua DPD mendorong evaluasi terhadap sistem pilkada langsung.
Bahkan pengalamannya berkontestasi dalam pilkada langsung sudah dituangkannya dalam sebuah buku yang mendorong adanya peninjauan ulang.
"Atas dasar pengalaman empiris berkali-kali ikut Pemilu, memang saya membuat buku waktu itu sebaiknya memang Pilkada langsung atau demokrasi langsung, itu ditinjau ulang," ujar Sultan.
Baca juga: Mengapa E-Voting Tak Bisa Langsung Diterapkan di Pilkada Indonesia?
Kendati mendorong dilakukannya evaluasi, Sultan tetap mendorong adanya pilkada langsung untuk memilih kepada daerah.
Salah satu contohnya adalah pilkada langsung dilakukan untuk tingkat kabupaten/kota, sedangkan gubernur dipilih DPRD.
"Secara pribadi saya pernah mengatakan bahwa kalau mau titik tengahnya itu mungkin provinsi. Kalau provinsi itu tidak langsung rasionalisasinya masih bisa dimungkinkan, lebih gampang. Karena apa? Karena sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu adalah provinsi," ujar Sultan.
Namun ia menegaskan, pernyataannya ini bukan merupakan sikap resmi dari DPD.
Sultan menyampaikan, DPD sebagai lembaga masih melakukan kajian internal terhadap sistem pilkada di Indonesia.
"Tinggal kita tunggu nanti hasil kajian kita DPD, mana yang terbaik. DPD akan mengkaji itu secara dalam sehingga kajian kita juga tidak serta-merta nanti membuat demokrasi kita kehilangan makna, kehilangan kualitas. Tapi juga poinnya adalah bagaimana memastikan demokrasi kita lebih efisien dan efektif," ujar Sultan.
Baca juga: Soal Wacana Pilkada via DPRD: Yusril Lempar Bola, DPR Sebut Belum Prioritas Dibahas
ANTARA FOTO/Adeng Bustomi Petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) membuka kotak suara berisi formulir C hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur Jawa Barat saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada serentak 2024 tingkat kecamatan di Dakwah Islamiyah, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (30/11/2024). KPU Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di 39 Kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya yang ditargetkan selesai pada Minnggu (1/12).
Publik Dukung Pilkada Langsung
Sementara itu dalam hasil jajak pendapat Litbang Kompas merekam sikap masyarakat terhadap usulan pilkada lewat DPRD.
Hasilnya, mayoritas publik atau 77,3 persen responden menyatakan bahwa pilkada langsung di mana rakyat-lah yang memilih merupakan sistem paling cocok.
"Suara mayoritas publik yang tetap menghendaki pilkada langsung oleh rakyat terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas, Desember lalu. Sebanyak 77,3 persen publik menyatakan hal itu," bunyi jajak pendapat dilansir dari Kompas.id, Senin (12/1/2026).
