JAKARTA, KOMPAS.TV - Di tengah dunia yang semakin tidak pasti dan kompetitif, Indonesia menegaskan arah politik luar negerinya melalui konsep diplomasi ketahanan. Konsep ini disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, Rabu (14/1/2026), sebagai respons atas melemahnya tata kelola global dan meningkatnya risiko geopolitik.
Menlu Sugiono menilai dunia saat ini bergerak menuju fragmentasi yang lebih dalam, dengan kompetisi antarnegara yang kian tajam, interdependensi ekonomi yang kompleks, serta peran aktor non-negara yang semakin signifikan.
Dalam situasi tersebut, negara dituntut tidak hanya responsif, tetapi juga memiliki ketahanan yang kokoh agar mampu menentukan arah kebijakannya sendiri.
Baca Juga: PPTM 2026, Menlu Sugiono Tekankan Diplomasi Ketahanan di Tengah Dunia yang Bergejolak
Diplomasi ketahanan dimaknai sebagai pendekatan politik luar negeri yang adaptif dan realistis.
Ketahanan tidak bersifat statis, melainkan dinamis, karena ancaman tidak lagi hadir secara tunggal dan krisis tidak datang satu per satu.
Menlu menegaskan, ketahanan nasional tidak bisa dipinjam dari pihak lain dan harus dibangun dari dalam negeri.
“Karena di dunia yang tidak pasti, hanya negara yang kuat di dalam yang akan memiliki daya tawar di luar,” ujar Sugiono.
Salah satu fondasi utama diplomasi ketahanan adalah kedaulatan wilayah.
Menlu menegaskan stabilitas tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dikelola secara aktif, termasuk melalui kepatuhan yang konsisten terhadap hukum internasional.
"Untuk itu, penyelesaian batas maritim dan darat dengan negara-negara tetangga menjadi prioritas kita, karena kejelasan batas wilayah adalah prasyarat kedaulatan dan stabilitas," tegas Sugiono.
Menlu menjelaskan, sepanjang 2025, Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam penyelesaian sejumlah persoalan perbatasan, termasuk dengan Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam.
Baca Juga: Menhan Sjafrie & Menlu Sugiono Bertemu Erdogan di Turki, Bahas Apa?
Kejelasan batas wilayah dinilai sebagai prasyarat utama bagi kedaulatan dan stabilitas nasional, sekaligus memperkuat kepastian hukum di kawasan perbatasan.
Di luar isu perbatasan, diplomasi ketahanan juga diwujudkan melalui penguatan postur pertahanan dan keamanan.
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Gading-Persada
Sumber : YouTube MoFA Indonesia
- diplomasi ketahanan
- Menlu RI Sugiono
- politik luar negeri Indonesia
- PPTM 2026
- batas wilayah Indonesia
- kerja sama pertahanan
