Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih lainnya berkumpul Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu (14/1/2026) siang hingga sore.
Selain Airlangga, ada Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti. Airlangga menyatakan tujuan mereka menyambangi markas lembaga antirasuah tersebut untuk bahas negosiasi tarif dagang resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).
"Hari ini kita komunikasi untuk negosiasi tarif, tarif Amerika," ujar Airlangga kepada wartawan singkat sebelum masuk ke Gedung KPK.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa Airlangga cs mendatangi Gedung KPK untuk menghadiri agenda pembahasan kajian pencegahan korupsi di sektor energi.
"Pembahasan kajian di sektor pencegahan. Kajian terkait importasi di sektor energi," ujar Budi kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).
Adapun, salah satu klausul dalam negosiasi tarif dagang resiprokal antara Indonesia-AS terkait importasi energi. Airlangga mengungkapkan pemerintah menyatakan sedang menyiapkan Peraturan Presiden atau Perpres baru yang memperbolehkan PT Pertamina (Persero) mengimpor energi langsung dari perusahaan-perusahaan asal AS tanpa proses lelang atau bidding.
Baca Juga
- Airlangga Beri Sinyal Insentif Lebaran 2026, Ada Diskon Tiket Pesawat
- Airlangga: Biodiesel B40 Diterapkan Tahun Ini, B50 Terus Dikaji
- Prabowo Gelar Ratas dengan Airlangga hingga Rosan Minggu (11/1), Bahas Tekstil Sampai Otomotif
Dia menjelaskan, regulasi tersebut tengah dibahas oleh para pemangku kepentingan terkait termasuk bersama KPK. Dia menuturkan, beleid ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kesepakatan tarif antara AS dan Indonesia yang tercapai pada Juli 2025 lalu.
"Kami sedang mempersiapkan Perpres dan Perpres sudah dievaluasi oleh KPK terkait dengan risk assessment-nya. Jadi masukan-masukan mengenai risk assessment nanti melengkapi Perpres yang sedang dibuat karena kami akan membuat dua Perpres," jelas Airlangga usai melakukan pertemuan.
Selain pembelian energi oleh Pertamina, mantan menteri perindustrian itu mengungkapkan mereka juga membahas terkait dengan pembelian pesawat oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA).
Prabowo-Trump Tekan Kesepakatan Tarif Resiprokal Akhir Januari
Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menyepakati finalisasi perjanjian dagang atau Agreement on Reciprocal Tariff (ART). Dokumen kerja sama perdagangan strategis ini ditargetkan bakal ditandatangani secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada akhir Januari 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menggelar pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (United States Trade Representative/USTR) Jameson Greer di Washington D.C., Senin (22/12/2025) waktu setempat.
Airlangga mengaku bahwa seluruh isu substansial, baik aspek utama maupun teknis dalam dokumen ART, telah disepakati kedua belah pihak. Saat ini, sambungnya, proses tinggal menyisakan tahap harmonisasi bahasa hukum atau legal drafting.
“Seluruh isu substansi dalam dokumen ART sudah disepakati. Tadi juga disepakati framework timetable, di mana pada minggu kedua Januari 2026, tentatif antara tanggal 12 sampai 19, tim teknis akan menyelesaikan legal drafting serta clean up dokumen,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (23/12/2025) pagi waktu Indonesia.
Mantan menteri perindustrian itu memerincikan bahwa setelah proses teknis tersebut rampung, dokumen final akan segera disiapkan untuk agenda penandatanganan tingkat tinggi. Saat ini, pihak Gedung Putih tengah mengatur jadwal pertemuan antara kedua pemimpin negara.
Perjanjian ART ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan awal yang dicapai pada 22 Juli lalu. Poin krusial dalam kesepakatan ini mencakup komitmen Indonesia membebaskan tarif bea masuk hampir seluruh produk asal AS.
Sebagai timbal balik, AS menurunkan tarif resiprokal atas produk asal Indonesia dari awalnya 32% menjadi 19%. Negeri Paman Sam itu juga memberikan fasilitas pengecualian tarif bagi produk-produk unggulan ekspor RI, meliputi minyak kelapa sawit (CPO), kopi, hingga kakao.
