Indonesia Belajar dari Afrika Selatan untuk Perkuat Kepemimpinan di Dewan HAM PBB

Pantau - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengadakan pertemuan dengan Wakil Duta Besar Afrika Selatan untuk Indonesia di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 14 Januari 2026, guna memperkuat peran Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Afrika Selatan Jadi Rujukan Strategis Indonesia

Dalam pertemuan tersebut, BKSAP DPR RI menilai bahwa Afrika Selatan merupakan rujukan penting bagi Indonesia dalam menjalankan peran strategis di Dewan HAM PBB.

Afrika Selatan dipandang relevan karena keberaniannya dalam mengadvokasikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan global melalui mekanisme hukum internasional dan forum multilateral.

Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menyatakan bahwa, "Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia tidak hanya memegang posisi struktural, tetapi juga tanggung jawab moral. Afrika Selatan memberi pelajaran bahwa keberanian moral dan konsistensi sangat dibutuhkan untuk menjaga marwah hukum internasional," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa sejarah perjuangan panjang Afrika Selatan, khususnya tokoh pejuang HAM Nelson Mandela, telah membentuk komitmen kuat terhadap penegakan HAM yang masih bertahan hingga sekarang.

Nilai perjuangan tersebut dinilai sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif serta amanat konstitusi untuk menentang segala bentuk penjajahan.

Penguatan Peran Indonesia di Forum Internasional

Syahrul menyoroti bahwa dalam kondisi dunia saat ini, yang ditandai dengan melemahnya penghormatan terhadap lembaga internasional, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB harus diarahkan untuk memperkuat multilateralisme dan menjaga tatanan global yang berkeadilan.

"Jika hukum internasional diabaikan, dunia akan menghadapi ketidakpastian dan kekacauan. Indonesia, dengan posisinya saat ini, harus mampu menjadi suara moral bersama negara-negara yang memiliki pengalaman historis dalam memperjuangkan keadilan," ia mengungkapkan.

Dalam kesempatan itu, BKSAP DPR RI juga mendorong penguatan diplomasi parlemen, dialog antarnegara berkembang, serta upaya memperluas pemahaman dan respons kolektif terhadap isu-isu kemanusiaan global.

Syahrul menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa, "Pelajaran dari Afrika Selatan menunjukkan bahwa perjuangan HAM harus terus disuarakan secara konsisten, berlandaskan moral dan hukum internasional. Ini menjadi bekal penting bagi Indonesia dalam memimpin Dewan HAM PBB," tegasnya.