FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial, Muhammad Said Didu, mendorong agar dugaan skandal korupsi kuota haji dapat diusut secara terbuka dan menyeluruh.
Ia menegaskan, momentum saat ini menjadi kesempatan bagi publik untuk mengetahui fakta sebenarnya, termasuk jika isu tersebut menyeret nama Presiden ke-7 RI, Jokowi.
Said Didu mengatakan bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap, meskipun dalam perjalanan sering kali ada tekanan agar kasus tertentu tidak dilanjutkan.
“Saatnya semua akan terbuka,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (14/1/2026).
Ia kemudian mengingatkan publik pada pengalaman kasus besar sebelumnya yang sempat mengguncang elite kekuasaan.
Menurutnya, pola serupa kerap terjadi ketika kasus mulai menyentuh lingkaran kekuasaan.
“Saat kasus Papa Minta Saham, juga kami diminta untuk menghentikan,” tandasnya.
Sebelumnya, Islah Bahrawi, mengungkap cerita di balik dinamika politik yang disebutnya melatarbelakangi penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Islah mengatakan, terdapat rangkaian peristiwa politik yang jarang diketahui publik, terutama terkait sikap Yaqut saat DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Haji.
Islah mengawali ceritanya dengan menyinggung ketidakhadiran Yaqut dalam agenda pansus DPR yang kala itu ramai disorot media.
Ia mengaku heran melihat Yaqut terkesan enggan menghadiri forum tersebut.
“Ketika muncul pansus di DPR, dan di berita saya lihat, kok Gus Yaqut berat banget datang ke pansus itu,” ujar Islah dikutip dari podcast Akbar Faizal Uncensored (14/1/2026).
Karena penasaran, Islah mengaku langsung mendatangi Yaqut untuk menanyakan alasannya.
Ia bahkan menyarankan agar Yaqut memanfaatkan pansus sebagai ruang untuk menjelaskan secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi.
“Saya datang ke Gus Yaqut. Gus, kenapa sampean nggak ceritakan aja semua ini di pansus DPR itu? Kan itu adalah media sampean, kesempatan untuk menceritakan semua ini,” sebutnya.
Islah kemudian mengungkap adanya cerita lain di balik ketidakhadiran Yaqut.
Menurut pengakuannya, pada waktu yang bersamaan dengan agenda pansus, terdapat konferensi perdamaian dunia di Prancis yang dibuka oleh Presiden Emmanuel Macron.
Indonesia, kata Islah, turut diundang dalam forum internasional tersebut.
Awalnya, Presiden Jokowi disebut menunjuk Kementerian Pertahanan (Menhan) sebagai delegasi Indonesia dalam konferensi tersebut, mengingat isu perdamaian dunia erat kaitannya dengan tugas Menhan Prabowo Subianto.
“Tahu nggak yang terjadi? Gus Yaqut datang ke Presiden Jokowi. Dia tanya, Pak, apakah saya akan datang ke pansus itu di DPR?,” Islah menuturkan.
“Tapi saya akan bercerita apa pun sepanjang yang saya alami, dan sejujur-jujurnya akan saya ceritakan di DPR itu, sesuai dengan apa yang saya ketahui,” Islah menirukan cerita Yaqut.
Namun, kata Islah, setelah percakapan tersebut, Presiden Jokowi justru mengambil langkah berbeda.
Jokowi disebut mengeluarkan surat reposisi yang memindahkan posisi delegasi Indonesia ke konferensi perdamaian dunia dari Prabowo kepada Yaqut selaku Menteri Agama.
“Lalu kemudian Jokowi membuat surat reposisi. Posisi dari Prabowo dipindah kepada Gus Yaqut selaku Menteri Agama untuk mengikuti konferensi perdamaian dunia itu dengan Macron di Perancis,” ungkap Islah.
Islah melihat langkah tersebut bertujuan agar Yaqut tidak menghadiri pansus DPR. Ia bahkan menyebut keputusan itu sebagai arahan langsung dari Presiden.
“Kenapa seperti itu? Ya supaya Gus Yaqut tidak datang ke pansus. Itu perintah Jokowi,” tegasnya.
Lanjut Islah, Yaqut sendiri mengaku tidak mengetahui alasan mengapa dirinya diminta menjauh dari pansus.
Padahal, Islah menilai kehadiran Yaqut di DPR justru penting untuk menjelaskan persoalan yang berkembang di publik.
(Muhsin/fajar)
