Sekjen Golkar Ragu e-Voting Mampu Tekan Rendah Angka Praktik Politik Uang

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Golkar Sarmuji mempertanyakan efisiensi penerapan e-voting dalam pilkada langsung untuk menekan angka politik uang atau money politics dalam kontestasi politik.

"Serendah apa biayanya," kata dia menjawab pertanyaan awak media, Rabu (14/1).

BACA JUGA: PDIP Usul e-Voting Buat Pilkada Langsung, Demokrat Ungkit Penerapan di Pilkades

Toh, kata Sarmuji, perlu ada semacam audit teknologi terhadap e-voting, agar penerapan teknologi dalam kontestasi politik tak menjadi persoalan.

Terlebih lagi, kata dia, penerapan e-rekap pada pemilu 2024 menuai reaksi tajam, sehingga penting audit terhadap e-voting.

BACA JUGA: Waketum PKB Sebut Penerapan e-Voting di Pilkada Langsung Menjawab Persoalan Pemilu

"Jangankan e-voting yang menentukan hasil, e-rekap yang digunakan hanya sebagai pembanding saja diributkan," ungkap Sarmuji.

Dia mengatakan urusan pilkada seharusnya tak dilihat soal biaya, melainkan melihat proses demokrasi membawa kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.

BACA JUGA: Pengamat Menilai Pilkada Melalui DPRD Berpotensi Memicu Konflik Sosial

"Kami ingin pilkada menjadi instrumen agar rakyat menjadi lebih sejahtera, kohesifitas sosial terjaga, ASN bisa lebih profesional. Itu yang mesti direfleksikan," kata dia.

Sebelumnya, PDIP menolak usul pilkada melalui DPRD dan tetap menginginkan pemilihan dilaksanakan secara langsung.

Komitmen itu tertuang dalam sikap politik PDIP setelah melaksanakan Rakernas I di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Senin (12/1).

Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham menjadi sosok yang membacakan sikap partainya dalam penutupan Rakernas I.

"Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung," demikian poin sikap politik PDIP yang dibacakan Jamaluddin.

PDIP mengusulkan penggunaaan e-voting demi menekan biaya dan penegakan hukum tegas untuk mencegah politik uang atau money politics.

"Mencegah pembiayaan rekomendasi calon, pembatasan biaya kampanye, profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu," demikian Jamaluddin membacakan sikap politik PDIP. (ast/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sikap Megawati Tegas Menolak Pilkada Lewat DPRD