- DPR ingatkan pemerintah jangan buru-buru bangun gedung IKN secara fisik.
- Pemerintah harus siapkan dulu ekosistem pendukungnya secara matang sebelum pindah.
- Jika dipaksakan, berpotensi membebani anggaran negara dan timbulkan krisis.
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, memberikan catatan kritis terhadap target Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia mengingatkan bahwa membangun ibu kota baru tidak cukup hanya dengan menyelesaikan proyek fisik.
Menurut Deddy, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan ekosistem pendukung di IKN terbentuk secara matang sebelum pusat pemerintahan benar-benar dipindahkan. Ia menilai kompleksitas pemindahan ini memerlukan kesiapan di berbagai lini, bukan sekadar ketersediaan kantor.
"Menurut saya tidak cukup hanya fisik gedung yang dikerjakan, ekosistemnya juga harus terbentuk dulu. Juga berbagai kebijakan terkait dengan pemindahan pusat pemerintahan yang cukup kompleks," ujar Deddy saat dihubungi Suara.com, Rabu (14/1/2026).
Risiko Bebani Anggaran dan Timbulkan Krisis
Deddy mengkhawatirkan dampak jangka panjang jika pembangunan hanya mengejar target waktu tanpa memperhatikan kesiapan ekosistem secara menyeluruh. Ketidaksiapan tersebut, menurutnya, justru berpotensi membebani keuangan negara dan merugikan banyak pihak.
"Jangan sampai ketidaksiapan ekosistem justru akan membebani anggaran, menimbulkan krisis, dan merugikan semua pihak yang terkait dengan pemindahan tersebut," tegasnya.
Oleh karena itu, ia secara khusus meminta Presiden Prabowo untuk lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan terkait IKN.
"Saya berharap Presiden Prabowo untuk berhati-hati dan memikirkan dengan matang. Kami tidak ingin Presiden mengambil keputusan yang terburu-buru," pungkasnya.
Baca Juga: Kritik Tajam ke Prabowo Soal IKN: Politisi PDIP Minta Stop Pembangunan Baru, Fokus Ini!
