KPK Kantongi Bukti Aliran Dana Korupsi Kuota Haji ke Petinggi PBNU Aizzudin

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan adanya aliran dana dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji ke Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin (AIZ). Dugaan itu didasari oleh bukti dan keterangan saksi.

"Nah, tentu KPK juga memiliki keterangan ataupun bukti-bukti lain yang kemudian mengonfirmasi terkait dengan dugaan tersebut. Nah, ini masih akan terus didalami," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Januari 2026.

Budi mengatakan pemeriksaan Aizzudin dilakukan untuk mengulik aliran uang tersebut. Keterangan petinggi PBNU itu bakal dikaitkan dengan saksi lain.

"Termasuk juga penyidik pasti akan melakukan konfirmasi, baik kepada saksi-saksi lainnya ataupun dari dokumen maupun bukti-bukti elektronik lainnya," ujar Budi.
  Baca Juga:  KPK Ungkap Aliran Rasuah Kuota Haji ke Ketua Bidang Ekonomi PBNU
KPK menetapkan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), dan eks Staf Khusus Menteri Agama, Isfan Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji. KPK berjanji akan menyelesaikan kasus itu hingga ke persidangan.

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah seharusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata, yakni masing-masing 50 persen.

KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Selain itu, pihak penyedia jasa travel umrah dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.