Kepastian Penerbitan Keppres Pemindahan Ibu Kota Menjadi Kunci

JAKARTA, KOMPAS – Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Ibu Kota Nusantara dinilai menjadi pertanda keberlanjutan pembangunan. Namun, untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha, niat yang jelas untuk menerbitkan keputusan presiden terkait pemindahan ibu kota negara termasuk tahapan pemindahan menjadi penting.

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo di Ibu Kota Nusantara Senin-Selasa (12-13/1/2026). Instruksi untuk mempercepat pembangunan dan melengkapi fasilitas untuk DPR, MPR, DPD, maupun Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung pun menunjukkan tahapan pembangunan bergerak.

Namun, Djohermansyah mengingatkan, IKN bukan hanya menjadi tempat sarana prasarana pemerintahan melainkan disiapkan menjadi ibu kota negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, secara legal formal pemindahan ibu kota ditandai dengan penerbitan Keputusan Presiden.

Karenanya, Djohermansyah menilai tak cukup pernyataan memastikan IKN menjadi ibu kota politik di tahun 2028. Justru, penegasan rencana Presiden menerbitkan Keppres pemindahan ibu kota negara pada tahun tertentu menjadi penting.

Selain itu, karena IKN disiapkan sebagai ibu kota negara dan bukan sekadar tempat pemerintahan, pembangunan ekosistem perkotaan harus pula dimulai. Pusat-pusat kegiatan masyarakat mulai dari area swasta, pusat perekonomian, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, dan lainnya harus mulai disiapkan sembari mendorong pemindahan aparatur sipil negara secara bertahap.

“Kunjungan Presiden seharusnya dilanjutkan dengan pembangunan ekosistem perkotaan. Jangan hanya fokus pada sarana prasarana pemerintahan,” tutur Djohermansyah, Rabu (14/1/2026) di Jakarta.

Secara paralel, pemindahan aparatur sipil negara secara bertahap perlu dilakukan. Untuk itu, semestinya ada peta jalan tahapan yang dilakukan pada 2026, 2027, 2028 dan seterusnya.

“Karenanya, harus ditegaskan kapan Keppres terbit. Baru kuat pegangan untuk investor dan masyarakat. Kalau sekarang, seakan masih hanya sinyal (bahwa pembangunan IKN berlanjut),” tuturnya.

Tanpa pegangan dan kepastian seperti itu, menurut dia, akan sulit mendorong investor masuk ke IKN. Sebab, pelaku usaha akan menghitung peluang bisnis dan kemungkinan berapa lama modalnya akan kembali. Dengan kondisi IKN saat ini, dengan penduduk serba terbatas, investor akan berpikir dua kali.

Kunjungan Presiden seharusnya dilanjutkan dengan pembangunan ekosistem perkotaan. Jangan hanya fokus pada sarana prasarana pemerintahan.

Kunjungan Prabowo ke IKN pertengahan Januari ini menjadi kunjungan pertama sejak ia menjabat Presiden. Rapat Presiden dengan Kepala Otorita IKN pun terakhir tercatat pada Januari 2025.

Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan rasa syukur atas kunjungan Presiden ke IKN. “Kunjungan kerja ini, selain memberi semangat kepada kami untuk melaksanakan amanah dan tugas yang diberikan Bapak Presiden, kami juga mengajak masyarakat dan investor untuk tidak ragu-ragu lagi mempertanyakan kelanjutan dan percepatan pembangunan IKN menuju ibu kota politik 2028,” tuturnya dalam rekaman yang dibagikan Humas OIKN, Rabu.

Basuki menegaskan, OIKN bertekad melaksanakan tugas dan amanah tepat waktu seperti yang diberikan Presiden Prabowo.

Kehadiran Presiden Prabowo disertai beberapa menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam wawancara dengan staf Humas OIKN, Dody mengaku terkejut dengan perkembangan IKN lebih dari yang diduganya semula. “Sudah super luar biasa dan super indah. Wajar kalau ketika new year sampai beratus ribu orang ke IKN,” tuturnya.

Dody yang dalam kunjungan itu meninjau Istana Negara IKN, rapat koordinasi dengan OIKN, serta meninjau beberapa proyek yang dikerjakan Kementerian PU di IKN pun mengatakan, ke depan kerja sama dengan OIKN akan dijalin. Selain itu, jalan tol juga akan diselesaikan secepatnya.

“Bendungan dan kalau diperlukan misalnya terkait penyediaan air minum dan pemipaan sampai saluran-salurannya di sini, kita akan kerjakan. Mana yang menjadi tugas kita, mana yang jadi tugas OIKN, kita diskusi lebih lanjut. Yang penting full support agar ke depan bisa segera menjadi ibu kota politik,” tutur Dody.

Dia pun meyakinkan investor untuk tak ragu. Sebab, lanjutnya, pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo mendukung penuh pembangunan IKN supaya bisa menjadi ibu kota politik secepatnya. “Proses pembangunan akan dikerjakan tepat waktu, tepat kualitas secara efektif dan efisien,” tambahnya.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia pun menilai kunjungan Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintah serius untuk melanjutkan pembangunan serta memindahkan ibu kota negara.

“Kunjungan Pak Prabowo dan statemennya melegakan. Selama ini, ada yang membuat stigma seakan pemerintah tidak akan memindahkan ibu kota, tidak melanjutkan pembangunan. Kehadiran Pak Prabowo dan statement serta instruksi untuk memperbaiki desain dan konstruksi diatur ulang menunjukkan pemerintah sangat serius,” tuturnya.

Doli yang bersama anggota Komisi II DPR mengunjungi IKN bulan lalu menyebut, kemajuan pembangunan di IKN luar biasa. Dia bahkan mengatakan tak menduga kemajuan pembangunan sepesat itu.

Ke depan, dia juga meminta supaya pemerintah dan OIKN membuat perencanaan serta pentahapan pemindahan ibu kota negara. “Kapan gedung-gedung yang ada akan dipergunakan. Tentu semua supportingnya harus disiapkan. Juga ASN kapan (mulai pindah), tahapannya, pemilihan kementerian mana dulu yang pindah,” tuturnya.

Selain itu, terkait anggaran pembangunan IKN, pendekatan kepada pelaku usaha baik dalam negeri maupun asing perlu dilakukan. Dengan demikian, ada alternatif pembiayaan lanjutan untuk pembangunan IKN.

Doli pun berharap supaya kunjungan Presiden Prabowo menjadi akhir, tetapi instruksi-instruksinya harus ditindaklanjuti. Keseriusan pembangunan serta persiapan pemindahan ibu kota pun harus direalisasikan.