Pantau - Kedutaan Besar Iran di Jakarta menegaskan bahwa aparat penegak hukum di Teheran memprioritaskan perlindungan terhadap nyawa warga sipil yang terlibat dalam unjuk rasa pada 28 Desember 2025 yang kemudian meluas ke berbagai wilayah di Iran.
Unjuk rasa yang bermula di Grand Bazaar Teheran dipicu oleh melemahnya nilai tukar mata uang rial dan memburuknya situasi ekonomi nasional.
Menurut pernyataan resmi Kedutaan Iran, "Melindungi nyawa warga negara, termasuk para pengunjuk rasa damai, selalu menjadi prioritas, meskipun selama kerusuhan ini, sejumlah warga Iran yang tidak bersalah serta petugas keamanan dan ketertiban umum telah kehilangan nyawa di tangan elemen teroris bayaran," ungkapnya.
Komitmen Iran terhadap Hak Asasi dan Penanganan Aksi ProtesKedutaan Iran menekankan bahwa pemerintah Iran menjunjung tinggi hukum serta hak atas kebebasan berekspresi dan hak untuk berunjuk rasa secara damai, sesuai dengan konstitusi nasional dan komitmen internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).
Seluruh lembaga dan otoritas terkait disebut telah memperhatikan tuntutan sah warga dan menggunakan kapasitas yang tersedia untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Pihak Kedutaan juga menegaskan bahwa tidak ada tindakan yang diambil terhadap pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasi secara damai.
Meski terjadi kekerasan yang terorganisir dalam sejumlah aksi, aparat keamanan Iran dikatakan tetap bertindak dengan menahan diri dan berdasarkan prinsip urgensi serta proporsionalitas, guna menjaga ketertiban dan keamanan publik.
"Iran sekali lagi menekankan komitmen penuhnya untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak untuk berdemonstrasi dan berunjuk rasa secara damai, dan pada saat yang sama menganggap perlindungan keamanan publik, nyawa dan harta benda warga negara dan sarana umum sebagai tanggung jawab yang sangat mendasar," jelas pernyataan Kedutaan.
Respons terhadap Tuntutan Ekonomi dan Dampak Sanksi ASUnjuk rasa besar-besaran yang terjadi di 585 titik di seluruh Iran, mencakup 186 kota dari total 31 provinsi, dipicu oleh krisis ekonomi dan depresiasi tajam mata uang nasional.
Menanggapi hal ini, Kedutaan menyampaikan bahwa pemerintah Iran telah menyiapkan langkah-langkah praktis, termasuk bantuan untuk kelompok rentan dan dialog langsung dengan perwakilan serikat pekerja dan pedagang.
"Pemerintah Republik Islam Iran telah memasukkan langkah-langkah praktis ke dalam agenda, termasuk paket bantuan mendesak untuk kelompok rentan dan dialog langsung dengan perwakilan serikat pekerja dan serikat pasar, untuk mengurangi tekanan biaya hidup dan memulai reformasi ekonomi," ujarnya.
Kedutaan juga menyoroti bahwa sanksi ekonomi sepihak dari Amerika Serikat turut memperburuk situasi ekonomi dalam negeri.
"Sanksi sepihak dan tindakan paksa AS selama beberapa tahun terakhir telah memainkan peran langsung dan tak terbantahkan dalam meningkatkan tekanan ekonomi pada rakyat Iran," tegasnya.
Korban dan Dampak KerusuhanTidak ada data resmi dari pemerintah Iran mengenai jumlah korban jiwa dan luka-luka dalam unjuk rasa tersebut.
Namun, menurut Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di Amerika Serikat, sedikitnya 544 orang tewas, termasuk aparat keamanan dan demonstran.
Selain itu, lebih dari 1.000 orang mengalami luka-luka dan setidaknya 10.681 orang ditahan selama berlangsungnya protes.
Sementara itu, kantor berita Iran Tasnim melaporkan bahwa sedikitnya 109 anggota aparat keamanan tewas dalam kerusuhan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
