Penulis: Tio Furqan Pratama
TVRINews, Padang
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran khusus untuk rehabilitasi rumah warga terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa, 13 Januari 2026.
Pemerintah menetapkan skema bantuan stimulan dengan rincian, rusak berat Rp60 juta per Kepala Keluarga (KK), rusak sedang Rp30 juta per KK dan rusak ringan Rp15 juta per KK. Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana, menyoroti pentingnya fleksibilitas administrasi. Ia memahami bahwa banyak warga kehilangan dokumen penting saat bencana terjadi.
"Dalam kondisi tertentu, Kepala Desa dapat menandatangani pertanggungjawaban sebagai pengganti dokumen warga yang hilang. Jangan sampai kendala administratif menghambat hak warga untuk mendapatkan bantuan," ujar Tito.
Meski memberikan kelonggaran, Mendagri tetap menekankan aspek akuntabilitas. Ia menginstruksikan para kepala daerah untuk menggandeng Kapolres dan Kajari dalam proses verifikasi data lapangan guna mencegah potensi pemalsuan atau data fiktif.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memaparkan data terkini mengenai dampak kerusakan hunian yang cukup masif di wilayahnya.
Berdasarkan laporan validasi, tercatat 5.077 unit rumah rusak berat, 2.981 unit rumah rusak sedang, 6.895 unit rumah rusak ringan, 775 unit rumah dilaporkan hanyut terbawa arus.
Rakor ini menjadi momentum sinergi lintas kementerian dan lembaga. Selain Mendagri, hadir pula Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, serta para bupati dan wali kota dari seluruh wilayah terdampak di Sumatera Barat.
Editor: Redaksi TVRINews
