Pemerintah memastikan tidak akan memangkas dana transfer ke daerah atau TKD Aceh pada tahun ini. Kepastian ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah memperoleh persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto yang telah disampaikan melalui rapat bersama Satgas Pemulihan Pascabencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir pekan lalu.
“Pak Presiden melalui Pak Dasco (Wakil Ketua DPR) dan Pak Purbaya, menyampaikan untuk TKD-nya disamakan seperti yang tahun 2025,” kata Tito saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (14/1).
Tito menjelakan, TKD untuk Aceh pada tahun ini akan sama seperti 2025 atau Rp 7,26 triliun. TKD Aceh tahun 2026 semula ditetapkan Rp 5,56 triliun atau dipangkas Rp 1,7 triliun dibandingkan tahun lalu.
“Artinya sekarang disamakan, dikembalikan seperti tahun 2025,” ujar Tito.
Kemenkeu bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR sebelumnya telah menyepakati penambahan alokasi TKD 2026 sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 692,995 triliun.Meski naik dari usulan awal Rp 649,99 triliun, angka tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan alokasi 2025 yang mencapai Rp 919 triliun.
Sedangkan untuk dua daerah terdampak lainnya seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Tito mengatakan akan mengusulkan hal serupa. “Kami akan usulkan. Kalau saya akan mengusulkan (alokasi TKD sama seperti 2025,” ujarnya.
Bencana Aceh Dinilai Melebihi TsunamiBupati Aceh Utara Ismail A Jalil menyatakan dampak dari banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 di Aceh dan Sumatera lebih para dibandingkan saat bencana tsunami. Dia menyebut bencana banjir dan longsor melumpuhkan kehidupan karena terjadi dari hulu hingga hilir.
“Satu gampong (desa) itu lima muara baru, tujuh muara baru, semua rumah tidak ada lagi. Tapi pusat kayaknya tutup mata akibat kami tidak ada sinyal handphone dan mati lampu makanya tidak viral. Mungkin itu alasan tidak hadir,” kata Ismail dalam Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Aceh yang disiarkan secara daring melalui YouTube, Selasa (30/12).
Meski begitu, Ismail tetap menyampaikan permintaan maaf setelah memberikan pernyataan tersebut secara langsung dalam rapat yang dihadiri sejumlah menteri, kepala daerah, DPR, dan sejumlah lembaga terkait. Ia menyatakan hanya membutuhkan kejelasan dalam penanganan rehabilitasi ke depan untuk daerah terdampak bencana.
