Pantau - Pemerintah Spanyol menegaskan bahwa masa depan Venezuela tidak boleh ditentukan oleh pihak luar, melainkan harus merupakan hasil keputusan rakyat Venezuela sendiri.
Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menyatakan bahwa warga Venezuela memiliki hak penuh untuk menentukan arah masa depan negara mereka secara demokratis.
"Keputusan mengenai masa depan Venezuela harus dibuat oleh warga Venezuela sendiri," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa keputusan itu harus benar-benar merupakan hasil dari proses internal Venezuela.
Albares menyampaikan bahwa penyelesaian konflik di Venezuela hanya bisa dilakukan melalui dialog yang luas antara pemerintah dan oposisi.
Setiap penyelesaian harus bersifat demokratis, tegasnya, sembari menyoroti pentingnya menghindari kekerasan sipil dan instabilitas kawasan.
Ia juga menyatakan bahwa ketiadaan pemerintahan yang efektif di Venezuela dapat memicu ketegangan lebih lanjut di Amerika Latin.
Serangan AS ke Venezuela dan DampaknyaPernyataan Spanyol ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran ke Venezuela pada 3 Januari 2026.
Dalam operasi tersebut, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap dan dibawa ke New York.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa keduanya akan diadili atas dugaan keterlibatan dalam narkoterorisme dan ancaman terhadap Amerika Serikat.
Selama proses hukum di pengadilan New York, Maduro dan Flores menyatakan tidak bersalah atas seluruh tuduhan.
Merespons tindakan AS, pemerintah Venezuela meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB.
Sementara itu, Mahkamah Agung Venezuela menetapkan Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai pejabat sementara kepala negara.
Pada 5 Januari, Delcy Rodriguez resmi mengucapkan sumpah sebagai penjabat presiden di hadapan Majelis Nasional.
