Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) dilaporkan mulai menarik sebagian personel militernya dari sejumlah pangkalan di kawasan tersebut pada Rabu (14/1/2026). Langkah ini diambil setelah Iran melontarkan ancaman keras akan menyerang pangkalan-pangkalan AS jika Washington nekat melakukan intervensi militer.
Ketegangan ini dipicu oleh aksi protes domestik besar-besaran yang mengguncang Iran, yang disebut-sebut sebagai kerusuhan terburuk dalam sejarah Republik Islam tersebut. Presiden AS Donald Trump berulang kali mengancam akan melakukan tindakan tegas demi membela demonstran anti-pemerintah.
Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya mengonfirmasi bahwa penarikan personel dari pangkalan-pangkalan utama adalah langkah pencegahan mengingat tensi yang kian memuncak. Qatar bahkan menyatakan bahwa pengurangan personel di pangkalan udara Al Udeid, pangkalan terbesar AS di kawasan tersebut, merupakan respons langsung terhadap ketegangan regional saat ini.
Dua pejabat Eropa menilai intervensi militer AS sangat mungkin terjadi, bahkan dalam waktu 24 jam ke depan. Senada, pejabat Israel juga meyakini bahwa Trump telah mengambil keputusan untuk mengintervensi, meski lingkup dan waktunya masih dirahasiakan.
Seorang pejabat senior Iran menyatakan pihaknya telah memberikan peringatan keras kepada negara-negara tetangga seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), hingga Turki.
"Teheran telah memberi tahu negara-negara regional bahwa pangkalan AS di negara-negara tersebut akan diserang jika AS menargetkan Iran," ungkap pejabat tersebut, dikutip Kamis (15/1/2026).
Selain ancaman fisik, kontak diplomatik antara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi dan Utusan Khusus AS Steve Witkoff dilaporkan telah ditangguhkan sepenuhnya.
Di sisi lain, Trump melalui wawancara dengan CBS News menjanjikan "tindakan yang sangat kuat" jika Iran mengeksekusi para pengunjuk rasa. Ia menyerukan rakyat Iran untuk terus berdemonstrasi dan mengambil alih institusi negara, sembari menegaskan bahwa "bantuan sedang dalam perjalanan."
Berdasarkan laporan kelompok hak asasi manusia HRANA, kerusuhan ini telah memakan korban jiwa sedikitnya 2.403 pengunjuk rasa dan 147 aparat pemerintah. Angka ini jauh melampaui gelombang protes tahun 2022 dan 2009. Pemerintah Iran sendiri menyebut lebih dari 2.000 orang tewas dan menuding "musuh asing" berada di balik perusakan massal ini.
Meskipun skala kerusuhan sangat masif, pejabat Barat menilai aparat keamanan Iran masih memegang kendali penuh dan pemerintah belum berada di ambang keruntuhan. Saat ini, pihak berwenang Iran mulai mempercepat proses peradilan dan hukuman bagi para demonstran yang ditangkap, yang jumlahnya dilaporkan mencapai lebih dari 18.000 orang.
Ekonomi Iran sendiri saat ini tengah terpuruk setelah sanksi PBB kembali diberlakukan akibat program nuklirnya, ditambah dampak serangan udara Israel dan AS pada tahun lalu yang merusak prestise pemerintah Teheran di mata rakyatnya sendiri.
(tps/tps)
