GenPI.co - Senator asal Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor menyoroti kebijakan pemerintah yang mendatangkan batalion pertanian dan perkebunan ke Papua.
Finsen awalnya mengatakan rakyat di Bumi Cenderawasih tegas menolak wacana ekspansi lahan sawit di Papua.
“Pimpinan, warga adat di Papua, menolak wacana sawit,” katanya saat interupsi Rapur VI DPD Masa Sidang III 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).
Dia berharap kepada pimpinan DPD untuk menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, supaya menghentikan ekspansi sawit ke Papua.
“Nanti sampaikan ke Pak Prabowo dan Bahlil itu, setop barang (ekspansi sawit) itu. Sebab, orang Papua tidak suka,” tuturnya.
Finsen menyinggung kebijakan negara yang mengirim batalion pertanian dan perkebunan ke Papua. Padahal, yang dibutuhkan warga adalah sekolah dan rumah sakit.
“Warga Papua, membutuhkan sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara,” ujarnya.
Dia menyebut Undang-Undang Otonomi Khusus yang pernah dibahas oleh parlemen, mengamanatkan kepada negara untuk memperkuat pendidikan di Papua.
Sementara itu, Ketua DPD Sultan B Najamudin mengatakan akan mencari jadwal, untuk bertemu Prabowo Subianto.
Dia akan berupaya menyampaikan keinginan senator Papua tersebut, mengenai penolakan ekspansi sawit.
“Kami sedang mencari jadwal bertemu. Termasuk, dengan Pak Presiden untuk menyampaikan hal yang sama,” ucapnya. (ast/jpnn)
Simak video menarik berikut:
