Akademisi Ingatkan Ancaman Polarisasi di Era Demokrasi Digital

Jakarta: Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, mengingatkan bahwa ruang digital yang semakin dominan dalam kehidupan politik Indonesia menyimpan peluang besar sekaligus risiko serius bagi kualitas demokrasi. Tanpa kerangka etis dan literasi publik yang kuat, demokrasi digital berpotensi terjebak pada polarisasi, manipulasi simbolik, dan dominasi algoritma.

Peringatan itu disampaikan Gun Gun dalam orasi ilmiah pengukuhan guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026. Dalam pidatonya, ia menyoroti bagaimana media sosial, platform digital, dan teknologi algoritmik telah mengubah cara warga berkomunikasi, berpartisipasi, dan membentuk opini politik.

“Demokrasi hari ini tidak lagi hanya berlangsung di ruang parlemen atau ruang kelas, tetapi juga di linimasa media sosial. Di sanalah simbol, narasi, dan emosi bekerja membentuk kesadaran publik,” ujar Gun Gun. Generasi Muda dan Politik Digital
Gun Gun menekankan, perubahan lanskap politik digital sangat berkaitan dengan tingginya penetrasi internet, khususnya di kalangan generasi muda. Di Indonesia, lebih dari 80 persen penduduk telah terhubung ke internet, dengan mayoritas pengguna berasal dari Gen Z dan milenial.
 

Menurutnya, kelompok muda sebagai digital native kini menjadi aktor utama komunikasi politik digital. Mereka tidak lagi pasif menerima pesan politik, tetapi aktif memproduksi, menyebarkan, dan menafsirkan informasi melalui berbagai platform.

“Ini tantangan besar bagi dunia pendidikan dan negara. Partisipasi politik meningkat, tetapi belum selalu diiringi literasi digital, literasi politik, dan tanggung jawab etis,” katanya. Demokrasi Siber dan Paradoks Kebebasan
Dalam perspektif politik, Gun Gun menilai demokrasi siber menghadirkan paradoks. Di satu sisi, internet membuka akses partisipasi yang luas dan relatif setara. Namun di sisi lain, muncul dominasi algoritma, maraknya disinformasi, serta polarisasi identitas yang kian tajam.


Gun Gun Heryanyo membacakan orasi ilmiahnya saat pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026. Foto: Dok/Istimewa

Ia mencontohkan bagaimana ruang digital kerap berubah menjadi arena konflik simbolik, di mana emosi dan afiliasi kelompok lebih dominan dibandingkan dialog berbasis data dan argumentasi rasional.

“Demokratisasi akses tidak otomatis menghasilkan demokrasi yang sehat,” ujarnya.
  Fenomena tersebut, menurut Gun Gun, terlihat jelas dalam dinamika politik Indonesia belakangan ini. Sejumlah gerakan digital seperti ‘Peringatan Darurat 2024’, penolakan kenaikan PPN 12 persen melalui petisi daring, hingga gerakan pengawasan pemilu ‘Jaga Suara’, menunjukkan kuatnya daya mobilisasi simbol dan narasi di ruang digital. Ruang Publik Baru dan Peran Pendidikan
Dari sudut pandang pendidikan, Gun Gun menilai ruang digital telah menciptakan ruang publik baru yang berpengaruh besar dalam pembentukan opini dan sikap politik warga. Namun ruang publik ini tidak selalu sehat jika tidak diarahkan.

Karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan tindakan komunikatif, yang menempatkan komunikasi sebagai proses dialog untuk mencapai saling pengertian, bukan sekadar alat persuasi politik.

“Ruang publik digital harus diarahkan pada diskursus rasional, inklusif, dan beretika. Di sinilah peran pendidikan, kampus, dan akademisi menjadi sangat strategis,” tegasnya.


Gun Gun Heryanyo (paling kanan) resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026. Foto: Dok/Istimewa

Gun Gun menilai perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi pusat produksi pengetahuan, tetapi juga harus berperan aktif dalam membangun literasi komunikasi digital dan menjaga nalar publik. Tantangan Kebijakan ke Depan
Menurut Gun Gun, penguatan demokrasi digital membutuhkan kolaborasi antara negara, platform digital, media, dan masyarakat sipil. Regulasi diperlukan untuk melindungi kebebasan berekspresi sekaligus mencegah penyalahgunaan ruang digital.

“Tanpa etika, simbol politik menjadi alat manipulasi. Tanpa sikap kritis, publik mudah terjebak pada narasi yang disederhanakan dan emosional,” katanya.

Ia menegaskan, masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh bagaimana ruang digital dikelola sebagai arena pendidikan politik publik, bukan sekadar ruang viralitas.

“Cyberdemocracy hanya bermakna jika memuliakan manusia sebagai subjek komunikasi, bukan sebagai objek algoritma,” pungkas Gun Gun.