FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Tim Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) meminta Majelis Komisi Informasi Publik (KIP) untuk menghadirkan sejumlah sosok yang dianggap penting dalam persidangan sengketa terkait ijazah Jokowi.
Permintaan tersebut disampaikan Bonjowi sebagai bagian dari upaya membuka secara terang proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak Jokowi pertama kali maju dalam kontestasi politik, mulai dari Pilkada hingga Pilpres.
“Pada persidangan nanti kami akan meminta ke majelis untuk dipanggil itu Pratikno. Ini penting,” tegas perwakilan Bonjowi dikutip pada Kamis (15/1/2026).
Selain Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Bonjowi juga meminta agar Jokowi sendiri dihadirkan dalam persidangan.
Menurut mereka, klarifikasi langsung dari Jokowi diperlukan untuk menjelaskan proses verifikasi administrasi yang dinilai tidak dilakukan secara menyeluruh oleh KPU.
“Kedua adalah Jokowi. Kenapa ini penting? Ada banyak hal yang tidak dilakukan oleh KPU untuk membuktikan ijasa itu benar,” ucapnya.
Bonjowi menilai persoalan keaslian ijazah tidak bisa disederhanakan hanya pada pernyataan benar, tanpa proses verifikasi yang jelas.
Ia menekankan pentingnya membedakan antara dokumen yang benar-benar asli dan dokumen yang sekadar dinyatakan benar tanpa pembuktian.
“Asli atau benar-palsu? Kan sama-sama benar. Benar aslinya atau benar-palsunya? Karena tidak diverifikasi,” imbuhnya.
Lanjut Bonjowi, karena proses verifikasi dinilai tidak tuntas, maka konfirmasi langsung kepada Jokowi menjadi hal yang tak terelakkan.
“Maka harus dikonfirmasi ke Jokowi apa yang terjadi pada saat verifikasi administrasi itu,” tukasnya.
Bukan hanya itu, Bonjowi juga meminta majelis KIP menghadirkan perwakilan partai politik pengusung Jokowi sejak awal karier politiknya.
Mereka menekankan bahwa partai pengusung memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap dokumen persyaratan calon yang diajukan.
“Dan yang ketiga adalah kami akan meminta juga majelis untuk menghadirkan dari partai pengusung,” terangnya.
Ia menyebut, setidaknya Sekretaris Jenderal partai pengusung harus diminta hadir, baik saat Jokowi maju sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, maupun sebagai calon presiden.
“Minimal sekjennya. Penting ini karena mereka yang memegang dokumen itu, memeriksa betul. Tidak boleh mereka lepas tangan,” tegasnya.
Bonjowi menegaskan bahwa jaminan keabsahan dokumen pencalonan merupakan bagian dari kepentingan publik yang tidak bisa ditutup dengan dalih perlindungan data pribadi.
“Dia harus menjamin betul ini sah. Karena ini adalah publik, kepentingan publik,” imbuhnya.
Lebih jauh, Bonjowi juga menyinggung pentingnya keterbukaan informasi terkait rekam jejak akademik seorang pemimpin. Baginya, publik berhak mengetahui kualitas akademik calon pemimpin nasional.
“Karena ini tidak boleh kita menyebut nilainya ditutup hanya karena data pribadi,” tandasnya.
Ia bahkan menyinggung soal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai bagian dari informasi yang dinilai relevan untuk diketahui publik.
“Penting bagi publik tahu, orang yang jadi pemimpin itu adalah orang yang cerdas. Tidak boleh pemimpin itu hanya 2,0 IPK-nya,” kata dia.
“2,0 itu penting untuk kita tahu, karena berarti banyak D. Artinya harusnya kalau dia lulus tidak bisa cuma 4 tahun,” kuncinya.
(Muhsin/fajar)
