FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Komisaris Independen PT Pelni, Dede Budhyarto menyorot tajam ke Kader NU, Islah Bahrawi.
Sorotan ini muncul usai Islah Bahrawi mengungkap beberapa hal soal kasus korupsi kuota haji yang melibatkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas
Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dede Budhyarto menyebut apa yang dilakukan Islah ada Framing yang jahat dan keji.
Dimana, ia menyebut apa yang dilakukan adalah membangun opini serta melemparkan tuduhan yang tidak berasalan.
“Framing jahat & keji,” tulisnya dikutip Kamis (15/1/2026).
“Opini dibangun, tuduhan dilempar, tanpa bukti & klarifikasi,” ungkapnya.
Lanjut, Dede menyindir jika ke depan apa yang dilakukan oleh Islah mendapat batunya.
Ia menyebut kemungkinan Islah bakal berteriak soal kriminalisasi karena apa yang didapatkannya kelak.
Tegas, Dede Budhyarto menyebut apa yang diungkapkan oleh Islah Bahrawi ini bukanlah kritik melainkan fitnah.
“Begitu nanti dilaporkan ke APH, langsung teriak ‘kriminalisasi’,” paparnya.
“Padahal ini bukan soal kritik — ini soal fitnah,” sebutnya.
Sebelumnya, Islah Bahrawi bicara soal penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Menurutnya ada peran mantan Presiden Joko Widodo dalam kasus korupsi kuota haji ini.
Salah dengan satu agenda yang terjadi saat itu adalah konferensi perdamaian dunia di Prancis yang dibuka oleh Presiden Emmanuel Macron.
Momennya bertepatan dengan agenda pansus yang membuat Gus Yaqut tidak hadir.
Awalnya, Presiden Jokowi disebut menunjuk Kementerian Pertahanan (Menhan) sebagai delegasi Indonesia dalam konferensi tersebut, mengingat isu perdamaian dunia erat kaitannya dengan tugas Menhan Prabowo Subianto.
Namun keputusan kembali berubah dimana Jokowi disebut mengeluarkan surat reposisi yang memindahkan posisi delegasi Indonesia ke konferensi perdamaian dunia dari Prabowo kepada Yaqut selaku Menteri Agama.
“Lalu kemudian Jokowi membuat surat reposisi. Posisi dari Prabowo dipindah kepada Gus Yaqut selaku Menteri Agama untuk mengikuti konferensi perdamaian dunia itu dengan Macron di Perancis,” ungkap Islah.
Langkah yang diambil Jokowi saat itu disebutnya sebagai agar Yaqut tidak menghadiri pansus DPR.
Ia bahkan menyebut keputusan itu sebagai arahan langsung dari Presiden.
“Kenapa seperti itu? Ya supaya Gus Yaqut tidak datang ke pansus. Itu perintah Jokowi,” tegasnya.
Padahal menurutnya, kehadiran Gus Yaqut di DPR justru penting untuk menjelaskan persoalan yang berkembang di publik.
(Erfyansyah/fajar)
