Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia (DSI) telah dilaporkan ke Istana Presiden. PT DSI menjadi sorotan setelah ribuan lender melapor terkait dana mereka yang tidak bisa dicairkan dengan total capai Rp 1,2 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengaku saat itu diminta oleh asisten khusus Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan kasus ini.
Selain itu, Agusman juga telah melaporkan kasus ini kepada Komisi XI DPR RI. “Kami juga sudah menjelaskan di Komisi XI (terkait) masalah ini,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir sejumlah rekening milik pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT DSI sejak 18 Desember 2025.
Deputi Bidang Pemberantasan PPATK, Danang Tri Hartono, menyampaikan total terdapat 33 rekening milik afiliasi DSI yang diblokir. Berdasarkan hasil analisis, sisa dana yang berhasil diamankan dari pemblokiran tersebut mencapai sekitar Rp 4 miliar.
Danang mencatat, PT DSI telah menghimpun dana masyarakat sebesar Rp 7,47 triliun sepanjang periode 2021 hingga 2025. Dari jumlah tersebut, dana yang telah dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk imbal hasil mencapai sekitar Rp 6,2 triliun.
Mengutip website resmi danasyariah.id, dijelaskan bahwa PT DSI merupakan perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) financing berbasis syariah yang telah beroperasi sejak 2018.
Perusahaan ini memiliki izin dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). DSI menawarkan beragam skema pembiayaan syariah untuk sektor konstruksi, kepemilikan rumah, hingga material bangunan, dengan plafon hingga Rp 2 miliar.
