Pertamina Teken MoU dengan Kemenhut Untuk Optimalisasi Fungsi KHDTK

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Foundation (PF) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kehutanan (BP2SDM Kemenhut), pada Rabu (14/1).

MoU ini akan memperkuat kolaborasi dengan mitra pengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang mencakup program pendidikan dan pelatihan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

BACA JUGA: Pertapreneur Aggregator Pertamina, Bangun UMKM Sektor Pangan Berdaya Saing

Penandatanganan dilakukan oleh Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kehutanan Drh. Indra Exploitasia dan Direktur Operasi Pertamina Foundation Gusman Adiwardhana, disaksikan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dan VP CSR & SMEPP Pertamina Rudi Ariffianto.

Rohmat menekankan bahwa momentum ini merupakan inovasi dalam tata kelola kehutanan yang kolaboratif dan berorientasi pada pencegahan bencana ekologis.

BACA JUGA: Sambut Imlek 2026, ANTAM Luncurkan Emas Batangan Year of the Horse

“Kebijakan kehutanan nasional saat ini menuntut perubahan paradigma dari pengelolaan hutan yang reaktif menjadi pengelolaan hutan yang preventif, adaptif, dan resilien terhadap risiko bencana. Kami berharap sinergi ini mampu mendukung kebijakan tersebut dengan menjadikan KHDTK sebagai Center of Excellence atau unit unggulan yang menyiapkan sumber daya manusia kompeten,” ujar Rohmat.

Sementara, Rudi menyatakan kerja sama ini mampu memperluas pelaksanaan pengelolaan hutan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh Pertamina melalui program Hutan Lestari.

BACA JUGA: RDMP Balikpapan Dibangun Dengan Keamanan Tinggi

Sejak 2018, lebih dari 13.42 juta pohon telah ditanam, baik mangrove maupun pohon daratan melalui 337 program Hutan Lestari di berbagai wilayah Indonesia.

Program ini berkontribusi pada penyerapan karbon sebesar 222.973 ton CO? ekuivalen serta rehabilitasi lahan seluas 891 hektare.

Pertamina juga telah menjangkau 13 lokasi Perhutanan Sosial yang terdaftar di bawah Kementerian Kehutanan dengan 4.783 penerima manfaat langsung.

Setiap kelompok masyarakat bahkan mampu menciptakan pendapatan tahunan hingga Rp3 miliar/ per kelompok.

“Program Hutan Lestari menjadi program TJSL yang kami rancang sebagi upaya pengelolaan hutan dengan tujuan untuk menurunkan emisi karbon, meningkatkan keterampilan dan ekonomi masyarakat serta mitigasi bencana. Harapannya kerja sama ini mampu memperluas cakupan wilayah sekaligus kebermanfaatannya,” ungkap Rudi.

Rudi juga menambahkan saat ini Pertamina menaruh perhatian besar terhadap isu kebencanaan yang saat ini terjadi.

“Kami harap sinergi ini juga mampu mendorong pemulihan lahan-lahan kritis yang sejalan dengan komitmen pemerintah untuk merehabilitasi lahan kritis dengan luasan 12,7 juta hektare sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana,” serunya.(chi/jpnn)