Video Asusila Oknum ASN di Batam Beredar di Medsos, Polda Kepri Turun Tangan

jpnn.com, BATAM - Subdit Siber Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau menurunkan tim menyelidiki kasus video asusila oknum ASN di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam. 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Kepri Kombes Nona Pricilia Ohei mengatakan tim penyidik tengah meminta klarifikasi sejumlah pihak terkait kasus video bermuatan asusila tersebut.

BACA JUGA: Wali Kota Batam Sudah Tahu soal Video Asusila Seorang Kepala Dinas

“Perkembangan kasusnya saat ini masih penyelidikan, sepertinya dari tim penyidik mau melakukan permintaan klarifikasi kepada para pihak,” kata Nona di Mapolda Kepri, Kota Batam, Kamis.

Perwira menengah Polri itu setelah proses klarifikasi dilakukan, penyidik segera mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada pelapor.

BACA JUGA: Brigadir YAAS Penganiaya Calon Istri dan Berbuat Asusila Dipecat dari Polri

“Nanti penyidik mengirimkan SP2HP kepada pelapor untuk perkembangannya,” ujarnya.

Terpisah, Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Arif Sasmito Mahari menyebut pihaknya sudah meminta klarifikasi empat orang pihak pelapor, termasuk Gustian Riau, mantan Kadisperindag Kota Batam sebagai pelapor.

BACA JUGA: Heboh Muda Mudi Berbuat Asusila di Teras Cihampelas

“Pelapor sudah kami mintai klarifikasinya pekan lalu,” kata Mahari.

Terkait apa saja materi pemeriksaan yang ditanyakan, Mahari pihaknya mendalami terkait kebenaran video tersebut.

Kasus video bermuatan asusila ini viral di masyarakat, karena pria di dalam video tersebut diduga mirip dengan Kadisperindag Kota Batam Gustian Riau.

Gustian Riau telah melayangkan pengaduan ke Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kepri pada akhir Desember terkait beredarnya video berdurasi 23 detik yang menampilkan video call pria diduga Gustian Riau dengan seorang wanita.

Kasus ini disikapi tegas Pemerintah Kota Batam yang menonaktifkan Gustian Riau dari jabatan Kadisperindag. Dan melakukan pendalaman oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait kebenaran video tersebut.(antara/jpnn)