Menteri koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut rumah terdampak bencana Sumatera mencapai 238.783 unit. Jumlah tersebut berdasarkan data yang dihimpun hingga 14 Januari 2026.
Wilayah dengan rumah rusak terbanyak berada di Aceh mencapai 208.693 unit, diikuti Sumatera Utara 24.294 unit, dan Sumatera Barat 5.796 unit. Total kerusakan rumah ini meningkat 112% dibandingkan laporan per 10 Desember 2025 yang berjumlah 112 ribu unit.
“Kami bisa mengalkulasi estimasi biaya pembangunan atau perbaikan rumah kurang lebih Rp 8,2 triliun,” kata AHY dalam Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatra di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1).
Selain pendataan kerusakan rumah berdasarkan wilayah, pemerintah juga sedang mendata kerusakan rumah berdasaarkan kategori. Baik itu rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan rumah hilang atau hanyut.
Pemerintah juga tengah mengupayakan perbaikan fasilitas umun. Seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan rumah ibadah. AHY memproyeksikan anggaran yang dibutuhkan untuk infrastruktur dasar sebanyak Rp 51,8 triliun.
“Kita harus membangun lebih baik, kuat, tangguh, adaptif, dan resilien. Kita harus bisa mitigasi potensi bencana masa depan,” ujarnnya.
AHY juga menginginkan terjadinya evaluasi tata ruang berbasis mitigasi dan adaptasi terhadap bencana.
Opsi Renovasi atau Bangun KembaliMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, sebelumnya mengatakan setiap tingkatan kerusakan rumah memiliki jumlah biaya yang berbeda. Pemerintah akan mengidentifikasi apakah rumah warga yang rusak berat akan dibangun kembali atau masih bisa direnovasi.
“Kalau yang rusak ringan dan sedang, kami berharap masih bisa direnovasi,” ujar pria yang akrab disapa Ara itu dalam konferensi pers seusai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pascabencana Sumatra, Kamis (11/12/25).
Kendati demikian, dia mengatakan proses identifikasi itu memerlukan waktu, karena jumlahnya mencapai ratusan ribu unit. Selain itu, proses tersebut juga harus dilengkapi data serta melalui proses survei sehingga pembuatan rencana anggaran biaya (RAB) bisa tepat.
Pemerintah juga perlu memetakan ke mana lokasi relokasi rumah-rumah ini. “Jadi saya pikir tahapan konstruksinya belum sekarang, namun berdasarkan arahan Pak Menko (AHY), kami berusaha lebih cepat,” tutur Ara.
