jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberi koreksi desain pada Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Pras -sapaan akrab Prasetyo-, Prabowo memberi koreksi dengan mempertimbangkan fungsi untuk menyeimbangkan iklim Kalimantan Timur yang panas dengan menambahkan embung, hingga antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
BACA JUGA: Seskab Teddy dan Kepala OIKN Bahas Progres Pembangunan IKN Pascakunjungan Prabowo
"Misalnya sebuah kawasannya ini perlu diperhatikan desainnya dan fungsinya, misalnya penambahan embung-embung. Karena di sana, kan, apa namanya masalah iklim itu kan satu panas, kedua, ada potensi karena di wilayah yang namanya pulau yang banyak hutan ada juga potensi kebakaran hutan," kata Mensesneg Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Pras menjelaskan Prabowo telah meminta Kepala OIKN Basuki Hadimuljono untuk memerhatikan desain untuk mengantisipasi terjadinya karhutla.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Akhirnya Bicara Percepatan Pembangunan IKN
Basuki, kata Pras, telah melaporkan sejumlah metode untuk memasang sensor panas di kawasan IKN untuk mendeteksi potensi karhutla.
"Kepala OIKN melaporkan sudah ada beberapa yang namanya metode dipasang sensor-sensor gitu, ini minta untuk diuji coba terus," kata Pras.
BACA JUGA: Basuki Ungkap Komitmen Prabowo Melanjutkan Pembangunan IKN
Dalam kesempatan sebelumnya, Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden, kepada wartawan saat ditemui di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa, menjelaskan OIKN beserta Kementerian Pekerjaan Umum diminta untuk melakukan sejumlah perbaikan, dan mempercepat pembangunan sehingga IKN sebagai Ibu Kota Politik dapat terwujud sesuai target yaitu pada tahun 2028.
"Tadi malam (12/1) Beliau (Presiden, red.) mendarat di IKN bersama dengan beberapa menteri untuk tadi pagi mendapatkan update dari Ketua OIKN berkenaan dengan progress pembangunan Ibu Kota Nusantara kita, yang Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan apa namanya fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif, yang harapannya bisa selesai tahun 2028," kata Prasetyo.
Kepala OIKN yang disebut oleh Prasetyo merujuk kepada Basuki Hadimuljono.
"Jadi, tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama, misalnya, mengenai desain, kedua, mengenai fungsi. OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum diminta terus-menerus untuk memperbaiki," kata Pras. (antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemkot Tangsel Mampu Benahi Masalah Sampah, Ancaman Pidana Lingkungan Masih Prematur
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
