Jakarta, VIVA – Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan pihaknya tidak akan mengurangi layanan pada transportasi massal di Jakarta, meskipun terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Diketahui, salah satu yang terkena dampak pemangkasan APBD DKI Jakarta yaitu Transjakarta.
Syafrin menyampaikan Pemprov Jakarta tetap memberikan subsidi bagi operasional Transjakarta dan tidak akan mengurangi layanan.
- ANTARA/Lifia Mawaddah Putri
“Subsidi terus kita lakukan efisiensi tentunya, tetapi tidak mengurangi layanan yang diberikan dan atau yang telah diterima masyarakat saat ini,” kata Syafrin, dikutip Jumat, 15 Januari 2026.
Adapun sebelumnya dia mengungkapkan bahwa subsidi untuk TransJakarta hanya cukup menutupi operasional sampai September 2026.
“Untuk TransJakarta sendiri itu kami perhitungkan itu baru sekitar, bisa meng-cover sekitar 9 bulan,” kata dia.
Dia menjelaskan hal ini terjadi lantaran adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun untuk tahun ini.
“Sehingga untuk anggaran TransJakarta maupun MRT dan LRT itu belum bisa full diakomodir dalam APBD,” tutur Syafrin.
Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemprov DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 sebesar Rp 81,3 triliun.
"Mengenai angkanya, walaupun dipotong (dana bagi hasil) DBH kita Rp 15 triliun, jadi APBD kita ketuk Rp 81,3 triliun," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin di Jakarta, Rabu.
APBD DKI Jakarta 2026 yang disepakati merupakan hasil penyesuaian setelah pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat Rp 15 triliun.
- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk APBD 2026 sebesar Rp 95,3 triliun pada 13 Agustus 2025.
Tetapi setelah adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pemotongan DBH, maka Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta telah menyepakati adanya perubahan APBD 2026 dan disepakati pada Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta Rp 81,3 triliun.
