FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri bicara soal upah minimum guru.
Iman Zanatul diketahui memang punya cita-cita agar semua guru bisa mendapatkan upah minimum.
Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Iman mengungkap dulu punya mengungkap cita-citanya ini ke Kornas P2G.
Soal bagaimana semua guru di Indonesia bisa untuk mendapatkan upah minimum.
Diungkap salah satu caranya dengan Presiden yang langsung membuat Peraturan Pemerintah. Tanpa Undang-Undang.
“Dulu saya tanya ke pak Kornas P2G, bagaimana caranya secara hukum, upah minimum guru bisa ditetapkan? Kata beliau, gampang aja, Presiden tinggal buat Peraturan Pemerintah,” tulisnya dikutip Jumat (16/1/2026).
“Tidak perlu UU. Karena sudah ada dasarnya di UU 14/2005,” ungkapnya.
Iman Zanatul kemudian mengungkap cita-cita ini disuarakan dengan lantang bahkan dengan rentan waktu bertahun-tahun.
Namun, hal ini masih sulit untuk direaliasikan dengan beberapa alasan tertentu.
Salah satu alasan yang membuag upah minimum guru ini sulit terealiasi karena APBN yang dikatakan tidak sanggup.
“Bertahun-tahun disuarakan, tidak pernah diwujudkan. Alasannya selalu saja APBN kita gak sanggup,” jelasnya.
Yang membuatnya makin heran adalah keluarnya PP 115/2025 yang membuat publik bertanya-tanya.
Dalam PP 115/2025, dimana skemanya pegawai SPPG bisa dapat gaji minimum dan status kerja yang jelas.
Dan yang jadi pertanyaan Iman Zanatul kemudian adalah MBG yang jelas-jelas memakai 20 persen APBN pendidikan.
Hal ini yang kemudian yang jadi tanda tanya besar untuk soal bagaimana agar bisa menerima hal tersebut.
“Tiba-tiba terbit PP 115/2025, pegawai SPPG bisa dapat gaji minimum dan status kerja yang jelas,” ujarnya.
“Masalahnya program MBG pake 20% APBN untuk pendidikan, yang selama ini dianggap tidak bisa menjamin upah minimum guru, tapi bisa untuk pegawai SPPG,” sambungnya.
“Bagaimana caranya kita menerima ini? Bagaimana caranya tidak depresi? Tuliskan satu kata yang mewakili,” terangnya.
(Erfyansyah/fajar)
