Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sepanjang tahun 2025, terdapat 2.031 kasus pelanggaran hak anak dengan korban berjumlah 2.063 anak.
“Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, sekitar 2-3 persen,” kata Jasra Putra Wakil Ketua KPAI dalam konferensi pers Laporan Akhir Tahun (LAT) 2025 di kantor KPAI, Jakarta, Kamis (15/1/2026) yang dikutip Antara.
Jumlah kasus tersebut berasal dari laporan 1.508 warga yang mengakses layanan pengaduan. Mayoritas disampaikan melalui kanal daring.
Korban tercatat terdiri dari 51,5 persen anak perempuan, 47,6 persen anak laki-laki, dan 0,9 persen tidak tercantum jenis kelaminnya.
Jasra Putra mengatakan jumlah kasus tersebut merupakan cerminan kerja sistem perlindungan anak di Indonesia.
“Temuan memprihatinkan menunjukkan bahwa lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif menjadi sektor dengan aduan tertinggi,” kata dia.
Berdasarkan data KPAI, ayah kandung (9 persen) dan ibu kandung (8,2 persen) tercatat sebagai pelaku pelanggaran hak anak, disusul oleh pihak sekolah dan pelaku lainnya.
“Kemudian terdapat 66,3 persen kasus di mana identitas pelaku tidak disebutkan, yang mengindikasikan masih lemahnya detil pelaporan serta rendahnya keberanian korban atau keluarga untuk mengungkap pelaku yang sebenarnya,” kata Jasra Putra.
Sementara berdasarkan jenis pelanggaran, aduan tertinggi berasal dari lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Hal ini turut mencerminkan rapuhnya sistem pengasuhan anak di tingkat keluarga.
Selanjutnya, pelanggaran berupa kekerasan fisik dan atau psikis, kekerasan seksual, serta persoalan di lingkungan pendidikan masih mendominasi pengaduan masyarakat.
Di sisi lain, meskipun jumlahnya lebih kecil, kejahatan digital/online terhadap anak menunjukkan tren yang mengkhawatirkan seiring meningkatnya akses anak terhadap ruang digital tanpa perlindungan yang memadai. (ant/bil/ipg)
