JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta dana Transfer ke Daerah (TKD) kepada pemerintah pusat untuk penanganan bencana Sumatera.
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat memberikan saran dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
“Memang benar bahwasanya penanganan bencana Sumatera ini adalah penanganannya dari Pusat. Maka oleh sebab itu, harapan kami dukungan dana juga dari Pusat, Pak. Yang pertama adalah dana TKD kami ini perlu dikembalikan,” kata Mahyeldi.
Selain itu, Mahyeldi juga menyarankan agar harga rumah warga yang mengalami rusak berat disamaratakan.
Baca juga: Geser APBD Rp 430 Miliar untuk Bencana, Gubernur Bobby Minta TKD Dikembalikan
Sebab, terdapat perbedaan harga antara Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Harga rumah. Rusak berat dengan BNPB itu berbeda dengan Kementerian Perumahan Permukiman angkanya. Nilai besaran jumlah yang akan dibiayai, Pak. Maka oleh sebab itu, kalau bisa disamakan saja, Pak,” ujar Mahyeldi.
“Mungkin diambil saja data dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pak. Supaya sama semuanya, nanti beda Menteri, beda harga, ini kan juga repot juga kita menjawab nanti di lapangan,” tambah dia.
Dalam kesempatan serupa, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan bencana Sumatera yang melanda wilayahnya.
Sebab, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menggeser dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 430 miliar untuk penanganan bencana meski telah disahkan sebelumnya ada banjir bandang dan tanah longsor.
Baca juga: PDI-P: Pemotongan TKD Tak Cerminkan Asas Keadilan dan Desentralisasi
“Mohon izin Pak, mungkin angka Rp 430 miliar ini bisa lebih kami besarkan lagi kalau mungkin, mohon izin, TKD kami juga bisa dikembalikan Pak. Kami enggak minta banyak-banyak, cukup daerah yang terdampak bencana saja dulu Pak,” kata Bobby.
“Kami tadi punya 33 kabupaten/kota, mungkin enggak usah semuanya. Bukan meringankan dampak yang lain, tapi kalau boleh daerah-daerah yang dampaknya besar, baik dampak bencana secara langsung ataupun dampak secara keuangan,” tambah dia.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
