FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan calon ibu kota negara tidak mangkrak.
“Kunjungan Presiden Prabowo di IKN memperkuat legitimasi politik proyek IKN, menunjukkan bahwa IKN bukan agenda satu pemerintahan, melainkan agenda nasional jangka panjang,” kata Ketua DPP PSI Dedek Prayudi, dilansir pada Jumat (16/1/2026).
Menurutnya kunjungan ini semakin menumbuhkan kepercayaan investor dan pasar.
“Sinyal positif dikirim kepada investor, pelaku usaha, dan mitra internasional bahwa komitmen pemerintah terhadap IKN tetap solid, sehingga mengurangi risiko ketidakpastian pasca-pergantian pemerintahan,” tegas Dedek.
Secara simbolik, Dedek menilai, kunjungan itu merefleksikan komitmen keberlanjutan pembangunan dari era kepemimpinan Jokowi ke era Prabowo.
Kunjungan ini pula merupakan pesan politik kedua, setelah pesan politik pertama lewat diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
Adapun perpres yang diteken Presiden Prabowo pada Juni 2025 tersebut mendukung terwujudnya IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.
Kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada Senin (12/1), secara otomatis membantah spekulasi yang selama ini berkembang.
Kedatangan Prabowo menandai dimulainya rangkaian agenda kerja di ibu kota baru tersebut setelah sebelumnya melakukan kunjungan maraton di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Balikpapan, Kalimantan Timur
Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (12/01/2026), untuk meninjau langsung progres sekaligus menerima laporan terkait capaian pembangunan infrastruktur di lapangan.
Presiden juga menekankan untuk mempercepat pembangunan berbagai fasilitas di IKN, yang ditargetkan akan selesai di tahun 2028.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa sejak awal Presiden memberikan perhatian agar pembangunan fasilitas negara tersebut dapat dipercepat. Presiden berharap, pembangunan fasilitas yang berfungsi untuk legislatif maupun yudikatif dapat selesai di tahun 2028.
Dalam rapat bersama OIKN tersebut, Presiden Prabowo memberikan sejumlah catatan atas paparan yang disampaikan. Menurut Mensesneg, catatan Presiden pada prinsipnya menekankan dua hal utama, yakni perbaikan dan percepatan proses pembangunan.
Lebih lanjut, Mensesneg menegaskan bahwa percepatan tersebut ditujukan agar tiga fungsi utama pemerintahan di IKN dapat segera terwujud. (Pram/fajar)
