Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dinilai berpotensi memberikan tekanan luas terhadap perekonomian nasional, khususnya dunia usaha dan stabilitas inflasi.
Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Aviliani, menilai pelemahan rupiah sebaiknya tidak menembus level Rp17.000 per dolar AS karena dampaknya akan semakin berat bagi pelaku usaha.
Pernyataan tersebut disampaikan Aviliani dalam acara “Kadin: Global & Domestic Economic Outlook 2026” yang digelar di Jakarta, Kamis (15/1/2026). Ia menegaskan, depresiasi rupiah yang terlalu dalam akan langsung meningkatkan beban biaya produksi dan kewajiban keuangan korporasi.
“Kita berharap jangan sampai itu sampai Rp17.000 atau lebih ya. Karena memang itu akan berdampak pada dunia usaha,” ujarnya.
Aviliani menjelaskan, pelemahan nilai tukar memiliki konsekuensi langsung terhadap struktur biaya perusahaan, terutama bagi industri yang masih sangat bergantung pada bahan baku impor.
Sekitar 70 persen sektor industri nasional masih mengandalkan pasokan impor, sehingga pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya impor sekaligus memperberat pembayaran utang luar negeri dalam valuta asing.
Baca Juga: Rupiah Nyerempet Rp17.000, Airlangga Sebut Masih Aman
Di tengah tekanan tersebut, Aviliani menilai Bank Indonesia (BI) akan tetap berupaya menjaga stabilitas nilai tukar agar pelemahan rupiah tidak berlangsung terlalu dalam. Namun, ia mengakui tekanan eksternal terhadap rupiah saat ini cukup kuat, terutama akibat keluarnya dana investor asing dari pasar keuangan domestik.
“Yang terjadi memang kalau kita lihat dari data, investor asing itu dari SRBI keluar cukup banyak, hampir Rp100 triliun. Kemudian dari SBN totalnya hampir Rp122 triliun,” tuturnya. Arus keluar modal tersebut dinilai mempersempit pasokan dolar AS di dalam negeri dan menambah tekanan pada nilai tukar rupiah.
Aviliani berharap kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang akan diterapkan pemerintah dapat membantu menjaga cadangan devisa sekaligus menopang stabilitas rupiah. Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap menjaga keseimbangan likuiditas dolar di pasar domestik.
“Sehingga kalau dolar mahal itu juga akan berdampak pada kredit dalam USD. Jadi ini harus dijaga keseimbangan antara peraturan DHE dengan likuiditas dolar di pasar, itu yang harus dijaga,” katanya.
Selain menekan sektor industri, Aviliani menyoroti dampak lanjutan pelemahan rupiah terhadap inflasi, khususnya inflasi pangan.
Menurut dia, dampak kenaikan nilai tukar tidak hanya terasa pada komoditas kedelai, tetapi juga pada berbagai bahan pangan impor lainnya yang masih dibutuhkan Indonesia. “Nah ini juga akan berdampak pada inflasi pangan. Makanya itu perlu dijaga nilai tukar,” ujarnya.
Baca Juga: Rupiah Hampir Rp17.000, Purbaya: Gak Usah Panik, Rupiah akan Menguat Dalam Dua Pekan!
Sementara itu, Bank Indonesia sebelumnya menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah dipicu oleh kondisi global yang masih bergejolak.
Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin G. Hutapea, menyatakan bahwa meningkatnya tensi geopolitik global, kekhawatiran terhadap independensi bank sentral di sejumlah negara maju, serta ketidakpastian arah kebijakan moneter The Fed turut membebani pasar keuangan.
“Pergerakan mata uang global pada awal 2026 ini, termasuk Indonesia, banyak dipengaruhi oleh meningkatnya tekanan di pasar keuangan dunia,” ujar Erwin dalam keterangan tertulis, Rabu (13/1/2026).
BI mencatat nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp16.860 per dolar AS pada Selasa (13/1/2026), atau terdepresiasi sebesar 1,04 persen secara year-to-date. Tekanan tersebut juga dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan valuta asing domestik pada awal tahun, seiring aktivitas ekonomi dan pembayaran kewajiban luar negeri.
