Jakarta, VIVA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta Meta sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) layanan Instagram memberikan penjelasan resmi mengenai isu dugaan kebocoran data pengguna dan informasi yang beredar mengenai proses reset kata sandi.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar menyampaikan bahwa Meta menjelaskan proses reset kata sandi merupakan mekanisme internal yang berjalan melalui sistem resmi Instagram dan tidak membuka akses kata sandi kepada pihak lain.
“Tidak ada password pengguna yang dapat diakses atau diperoleh oleh pihak mana pun selain oleh pemilik akun itu sendiri, serta tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan fitur reset password untuk pengambilan data oleh pihak eksternal,” kata dia, Jumat, 16 Januari 2026.
Alexander Sabar melanjutkan bahwa proses pendalaman masih berlangsung dan hasilnya akan menjadi dasar evaluasi lanjutan. Ia mengatakan bahwa sistem resmi Instagram dan tidak membuka akses kata sandi kepada pihak lain.
Sementara terkait informasi dugaan kebocoran data yang dikaitkan dengan laporan pihak ketiga, Instagram menyampaikan bahwa hingga saat ini masih dilakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan keabsahan isu tersebut.
Usai melakukan pertemuannya dengan Meta, Alexander Sabar juga menegaskan bahwa pemanggilan dan klarifikasi terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) merupakan kewenangan Komdigi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
“Pemanggilan terhadap Meta terkait isu ini merupakan bagian dari komitmen negara dalam melindungi data pribadi masyarakat dan menjaga keamanan ruang digital nasional,” tegasnya.
Alexander Sabar mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta terus meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga keamanan akun digital masing-masing.
"Kami akan terus melakukan pengawasan dan mengambil langkah yang diperlukan guna memastikan keamanan sistem elektronik serta pelindungan data pribadi masyarakat," jelas dia.
