Demokrasi sejatinya adalah instrumen bagi rakyat untuk mengekspresikan kehendak kolektif mereka dalam menentukan arah kebijakan publik. Namun, ketika mekanisme perwakilan justru mengerdilkan suara rakyat dan menjadikan DPRD sebagai arena demokrasi delegatif semata, pertanyaan fundamental muncul: Sampai sejauh mana DPRD benar-benar tunduk pada mandat publik yang diembannya?
Di banyak daerah di Indonesia, praktik perwakilan lokal sering kali lebih mencerminkan kepentingan partai, jaringan elite, dan oligarki lokal, dibandingkan dengan aspirasi konstituen yang diwakilinya.
Indonesia memiliki 19.882 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan data terbaru struktur legislatif nasional. Kehadiran DPRD sebagai badan legislatif lokal idealnya menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah menjaga akuntabilitas, memastikan kebijakan responsif terhadap kebutuhan rakyat, serta memperkuat demokrasi partisipatif.
Namun, realitas politik terkini menghadirkan kecenderungan demokrasi delegatif yang lebih menonjol. DPRD bukan sekadar menjadi agen perwakilan; ia sering kali bertindak sebagai entitas politik yang dominan dalam menentukan kepentingan, bahkan melebihi kepentingan publik yang seharusnya diwakilinya.
Tulisan ini mencoba untuk menelaah fenomena tersebut secara kritis dengan menguji sejauh mana DPRD di Indonesia patuh terhadap mandat publiknya dan bagaimana praktik demokrasi delegatif ini memengaruhi kualitas demokrasi lokal.
Demokrasi Delegatif dan Kepatuhan kepada Mandat PublikDemokrasi delegatif merujuk pada situasi di mana perwakilan rakyat—dalam hal ini anggota DPRD—cenderung bertindak atas dasar preferensi dan kepentingan politik internal mereka, termasuk kepentingan partai, oligarki lokal, serta jaringan elite daripada aspirasi konstituen yang memberi mereka mandat.
Seharusnya, anggota DPRD bertanggung jawab menjalankan fungsi legislatif, budgeting, dan pengawasan yang mencerminkan kehendak publik. Namun di tingkat daerah, kekuatan perwakilan sering kali berubah menjadi bentuk delegatif yang menguatkan dominasi partai politik dan elite lokal, sementara hubungan mandat publik kian melemah.
Fenomena ini terlihat dari wacana yang muncul baru-baru ini: meski konstitusi Indonesia (Pasal 18 UUD 1945) memberi ruang bagi berbagai bentuk mekanisme demokrasi—termasuk pilkada melalui DPRD—nuansa interpretasi tersebut berpotensi mengaburkan kedaulatan rakyat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa konstitusi tidak melarang kepala daerah dipilih melalui DPRD asalkan dilaksanakan secara demokratis. Namun, legitimasi demokratis formal tidak otomatis menjamin mandat publik dilaksanakan secara substansial. Ketika DPRD menjadi aktor utama dalam menentukan pemimpin lokal, kekhawatiran terhadap representasi rakyat menjadi semakin relevan.
Survei publik terus menunjukkan resistensi terhadap pemilihan tak langsung. Data terbaru dari survei nasional mencatat mayoritas publik menolak wacana pilkada lewat DPRD dan tetap menginginkan pemilihan langsung sebagai sarana kedaulatan rakyat.
Ini menunjukkan bahwa kehendak rakyat masih kuat pada prinsip setiap suara rakyat dihitung dan langsung memberi pengaruh terhadap legitimasi pemimpin lokal.
Di tengah realitas tersebut, DPRD yang berperan sebagai ‘delegasi’ publik justru sering kali hanya menjadi perpanjangan dari prioritas partai atau elite lokal, bukan cerminan aspirasi konstituen.
Kepatuhan DPRD terhadap mandat publik juga diuji melalui fungsinya dalam legislasi dan pengawasan. Banyak penelitian empiris menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan di DPRD cenderung minim, sehingga praktik pengambilan keputusan legislatif sering terjadi dalam ruang tertutup yang jauh dari kontrol publik.
Dalam konteks ini, DPRD terbentuk sebagai arena delegatif yang lebih memperkuat dinamika kepartaiannya dibandingkan representasi luas rakyat.
Politik Partai, Oligarki Lokal, dan Risiko Demokrasi DelegatifPermasalahan utama dari demokrasi delegatif di tingkat daerah adalah peran partai politik dan oligarki lokal dalam memengaruhi perilaku legislatif. Sejatinya, DPRD merupakan hasil pemilu dengan sistem proporsional terbuka yang memberi ruang bagi pluralitas representasi.
Namun dalam praktiknya, anggota DPRD sering kali terikat pada disiplin partai yang kuat mengutamakan suara fraksi di parlemen atas suara konstituen di daerah pemilihan mereka.
Kedekatan anggota DPRD dengan partai bukan sekadar hubungan formal, melainkan juga sebagai jaringan patronase yang menentukan akses terhadap pembangunan, anggaran, dan sumber daya yang pada gilirannya membentuk relasi kekuasaan oligarkis lokal. Kekuatan politik informal ini juga tecermin dalam pembentukan kebijakan di tingkat daerah di mana suara konstituen tidak selalu terakomodasi secara proporsional.
Partai politik besar menguasai mayoritas kursi di banyak DPRD, sehingga agenda legislatif pun cenderung disusun atas prioritas elite partai, bukan aspirasi publik yang heterogen. Dalam sejumlah studi kasus, politisi lokal lebih banyak berorientasi pada politik reaktif terhadap partai, ketimbang politik responsif terhadap masyarakat, yang berarti aspirasi publik sering kali tertunda atau diabaikan demi kepentingan strategis organisasi partai.
Fenomena demokrasi delegatif ini bukan hanya soal preferensi legislatif, melainkan juga berkaitan dengan sejauh mana DPRD menjadi kontrol sosial terhadap eksekutif daerah. Ketika hubungan antara anggota DPRD dan konstituen lemah, mekanisme pengawasan cenderung dilakukan melalui kepentingan internal legislatif atau hubungan patronase, bukan melalui mekanisme representasi publik yang kredibel.
Demokrasi delegatif di tingkat daerah—jika dibiarkan tanpa reformasi struktural—berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga perwakilan itu sendiri. Dampaknya bisa memperparah apatisme politik, menurunkan partisipasi pemilih, dan melemahkan legitimasi institusi demokrasi lokal.
Ini adalah paradoks demokrasi modern, sebuah lembaga yang lahir dari mandat publik justru berperilaku sebagai agen delegatif yang menjauh dari publik yang memberinya mandat.
Rekomendasi PolitikSebagai analis politik, saya menegaskan bahwa keberlanjutan demokrasi di Indonesia harus bersandar pada prinsip representasi substantif, bukan semata legitimasi formal atau mekanisme delegatif yang merenggangkan hubungan antara wakil dan konstituen. Untuk menguatkan demokrasi di tingkat lokal, berikut rekomendasi strategis yang perlu dipertimbangkan.
Penguatan keterlibatan publik dalam proses legislasi DPRD: Kebijakan dan regulasi yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat—misalnya mekanisme partisipatif dalam pembentukan perda dan forum konsultasi publik sebelum pengambilan keputusan DPRD—harus diperluas dan diwajibkan.
Reformasi sistem partai untuk meningkatkan akuntabilitas publik: Partai politik perlu direformasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat, termasuk mendorong transparansi keuangan kampanye dan mekanisme pertanggungjawaban anggota DPRD kepada konstituen secara rutin.
Penguatan kapasitas DPRD dalam pengawasan eksekutif daerah: DPRD harus difasilitasi dengan kapasitas teknis dan sumber daya yang memadai untuk melakukan fungsi pengawasan yang independen dan berbasis data, bukan sekadar mengikuti agenda politik partai.
Pelaksanaan pendidikan politik dan demokrasi publik berkelanjutan: Untuk memperkuat hubungan representatif antara DPRD dan masyarakat, program pendidikan politik yang berkelanjutan perlu dijalankan oleh pemerintah dan lembaga independen guna meningkatkan kesadaran politik warga.
Evaluasi mekanisme pemilihan kepala daerah yang menjamin representasi publik: Diskusi tentang mekanisme pemilihan kepala daerah—baik langsung maupun melalui DPRD—harus dikaitkan dengan upaya memperkuat akuntabilitas publik dan bukan semata demi efisiensi politik atau biaya.
Demokrasi lokal yang kuat bukan hanya soal kursi legislatif yang terisi, melainkan juga tentang bagaimana mandat publik terwujud dalam pengambilan keputusan yang nyata dan bertanggung jawab. DPRD—sebagai representasi rakyat di daerah—harus kembali pada esensi mandatnya: menjadi suara rakyat, bukan hanya suara partai atau oligarki lokal.
