Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Sumut
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempercepat pemulihan pascabencana melalui penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang akurat dan menyeluruh.
Dokumen R3P menjadi dasar pelaksanaan pemulihan sekaligus acuan pengajuan pendanaan kebutuhan pascabencana kepada pemerintah pusat dan kementerian/lembaga terkait.
Untuk mendukung proses tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan pendampingan teknis hingga tingkat desa guna memastikan data lapangan terintegrasi dan valid, sehingga intervensi pendanaan dapat tepat sasaran bagi masyarakat terdampak.
Percepatan penyusunan R3P dibahas dalam Rapat Koordinasi yang digelar secara luring di Kantor Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dan daring melalui Zoom.
Rapat dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut dan dihadiri unsur pengarah BNPB, perwakilan kementerian/lembaga, serta pemerintah kabupaten/kota terdampak.
Salah satu unsur pengarah BNPB, Victor Rembeth, menekankan pentingnya penerapan prinsip building back better, safer, stronger, and sustainable dalam penyusunan R3P.
Ia juga mengingatkan perlunya koordinasi yang solid antara organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/kota agar dokumen R3P dapat disusun secara efektif dan komprehensif.
Kepala BPBD Sumut Sri Wahyuni menjelaskan percepatan pendataan dilakukan melalui pembentukan tim lapangan OPD provinsi yang berkoordinasi langsung dengan pemerintah kabupaten/kota.
"Pendataan aset dilakukan secara terintegrasi hingga tingkat desa dengan melibatkan kepala desa, baik secara langsung maupun daring," ucap Wahyuni dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Jumat, 16 Januari 2026.
Ia menyebut target penyelesaian pendataan di tingkat kabupaten/kota ditetapkan pada 23 Januari, dilanjutkan dengan input data di tingkat provinsi pada 24 Januari, serta finalisasi dokumen R3P pada akhir Januari.
"Untuk daerah dengan progres pendataan yang masih lambat, seperti Kabupaten Mandailing Natal, BPBD Sumut telah menyiapkan dukungan tim tambahan," ujar Wahyuni.
Sementara itu, perwakilan tim BNPB Priska Saragih menyampaikan progres penyusunan R3P per 15 Januari terus mengalami peningkatan. Namun, masih terdapat lima kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Nias Selatan dan Kota Sibolga, dengan capaian pendataan di bawah 50 persen.
"Validitas data menjadi krusial karena R3P akan menjadi dasar pengajuan pendanaan pascabencana, sehingga dibutuhkan dukungan penuh pimpinan daerah dalam menggerakkan tim lapangan serta memperkuat koordinasi dengan pendamping BNPB dan BPBD," kata Priska.
Rapat juga membahas isu relokasi dan rekonstruksi. Sejumlah warga terdampak masih menolak relokasi, sehingga diperlukan pendekatan komunikasi yang intensif disertai kajian teknis berdasarkan peta zona rawan bencana.
Dari sisi infrastruktur, Kementerian PU melalui Balai Cipta Karya telah melakukan survei terhadap sekolah dan fasilitas terdampak. Namun, pemerintah daerah masih perlu melengkapi data kerugian agar dapat diinput ke dalam sistem Jitupasna.
Kementerian PU menyatakan kesiapan mendukung pembersihan dan rekonstruksi infrastruktur dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama.
Penjabat Sekda Sumut menegaskan seluruh OPD provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar segera menugaskan tim lapangan yang kompeten untuk melakukan pendataan hingga tingkat desa dengan batas waktu 23 Januari.
BPBD Provinsi Sumut bertanggung jawab mengonsolidasikan dan memverifikasi seluruh data untuk penyusunan R3P pada periode 23–25 Januari dengan pendampingan BNPB.
Selain itu, OPD teknis dan pemerintah daerah diminta melengkapi data kerugian aset infrastruktur serta mengklarifikasi pembagian peruntukan pendanaan antar kementerian/lembaga guna mencegah tumpang tindih.
Tim teknologi informasi Provinsi Sumut juga akan meluncurkan dashboard kebencanaan dengan pembaruan data harian.
Dengan koordinasi lintas sektor tersebut, penyusunan dokumen R3P ditargetkan rampung pada akhir Januari. Dokumen ini diharapkan menjadi landasan pelaksanaan pemulihan pascabencana yang terukur dan berbasis data bagi masyarakat terdampak di Sumatera Utara.
Editor: Redaktur TVRINews
