Bekasi: Sejumlah karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi terpaksa mencari pinjaman online (pinjol) setelah remunerasi bulanan mereka dipangkas drastis. Pemotongan ini berdampak langsung pada kemampuan mereka memenuhi kebutuhan hidup dasar.
Toni (nama samaran), salah seorang karyawan, mengaku sudah beberapa bulan terakhir hanya menerima gaji di bawah Rp1,6 juta. Padahal, sebelum remunerasi dipangkas, ia biasa menerima rata-rata Rp5,1 juta per bulan.
"Untuk makan, beli beras saja, ada teman-teman yang sampai pinjam Rp300 ribu. Ada juga yang akhirnya ke pinjol karena sudah tidak punya pilihan," kata Toni di Bekasi, Kamis sore, 15 Januari 2026.
Ia mengatakan pendapatan yang diterima belum utuh sejak November 2025 hingga Januari 2026. "Sampai sekarang RSUD masih punya utang kepada kami. Pembayaran baru sampai bulan November, padahal sekarang sudah Januari," ujarnya.
Baca Juga :
Utang RSUD CAM Rp70 Miliar, DPRD Minta Manajemen Buka-bukaan
Take home pay yang diterima saat ini bahkan masih di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi. "Masalahnya, angka ini masih di bawah UMK. Saya sudah kerja lebih dari 7 tahun, tapi tidak ada kenaikan berkala seperti di pabrik," kata Toni.
Status kepegawaian Toni dan rekan-rekannya juga dinilai tidak jelas. "Tidak ada PKWT, tidak ada PKWTT. Tidak ada perpanjangan kontrak tahunan. Kami hanya punya SK bertuliskan pegawai BLUD non-ASN. Di BPJS Kesehatan status kami pegawai swasta. Ini makin abu-abu," ujarnya.
Kondisi ini, menurut Toni, berdampak pada semangat kerja dan kualitas pelayanan. "Kami dituntut pelayanan prima, tapi kondisi kesejahteraan seperti ini membuat semangat kerja menurun. Kalau hak dibayar penuh dan tepat waktu, semangat juga akan berbeda," katanya.
Gedung B RSUD CAM Kota Bekasi. (Metrotvnews.com/Antonio)
Ia berharap manajemen RSUD menaikkan gaji sesuai UMK, melakukan transparansi keuangan, memberikan kejelasan status, serta tidak menambah pegawai baru sebelum karyawan lama sejahtera.
Menanggapi hal ini, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Yuli Swastiawati, menjelaskan bahwa utang Rp70 miliar yang dimaksud merupakan kewajiban administratif akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya.
"Saat ini, nilai tersebut sedang dalam proses penyelesaian sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan yang berlaku," ujar Yuli.
